Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi, mengungkap dugaan adanya aktor politik di balik demonstrasi pada 4 November 2016. Termasuk nama-nama yang diduga terlibat.
"Kalau sudah ada nama, orang itu bisa terima atau tidak, kalau tidak ya orang tersebut bisa nuntut ke proses hukum. Kepala negara statement-nya harus terukur, menimbulkan kesatuan dan persatuan, harus teduh," ungkap Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2016).
Advertisement
"Kita kan ingin damai. Sekarang kan malah saling curiga ini, jangan-jangan tokoh siapa? Media siapa? Jangan-jangan orang internal. Siapa yang menunggangi kuda, belum jelas kan?" imbuh dia.
Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, apabila Jokowi belum mengungkap siapa aktor politik di balik demo, maka semuanya bisa jadi saling curiga.
"Semua aktor politik curiga, harusnya diungkap saja. Kalau yang dituduh enggak terima, bisa ke pengadilan. Banyak kemungkinan, bisa jadi kan orang-orang," tegas Syarief.
Terkait Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menemui Menko Polhukam Wiranto dan bukan Presiden, Syarief beralasan tak mudah bagi SBY menemui RI 1.
"Semua juga tahu, harus ada protokoler yang harus dilewati (kalau ketemu Presiden). Kalau Menko Polhukam, dia (SBY) kan juga pernah menjabat, kalau ketemu (Menko Polhukam Wiranto) ya kan sangat dekat, kapan saja bisa bertemu," ujar dia.
Syarief pun meminta agar kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dapat diselesaikan.
"Silakan proses hukum berjalan dengan mekanisme, jujur, adil, dan transparan," pungkas Syarief.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menyesalkan kerusuhan dalam demonstrasi 4 November 2016. Presiden menduga ada aktor-aktor politik di balik kerusuhan yang menyebabkan dua kendaraan aparat dibakar massa.
"Tapi kita menyesalkan kejadian pada ba'da Isya yang seharusnya sudah bubar, tetapi menjadi rusuh. Dan, ini kita lihat telah ditungganggi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," kata Presiden di Istana Merdeka, Sabtu 5 November 2016.
