'Berbalas Pantun' SBY Vs Jokowi, dari Hambalang hingga Demo 4 Nov

Kasus pertama yang membuat jarak antara Istana dan Cikeas merenggang yaitu terkait ucapan SBY yang meminta pemerintah agar tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. SBY yang kala itu menggelar rangkaian Tour de Java menilai kondisi Tanah Air sedang lesu.

"Yang mengerti ekonomi kalau pajak dikuras habis, ekonomi justu tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas," ujar SBY di Pati, Rabu 16 Maret 2016.

SBY menegaskan dirinya memahami bahwa Indonesia butuh infrastruktur yang memadai. Namun angggaran yang berasal dari pajak itu jika dikuras habis akan memberikan dampak tak baik bagi ekonomi bangsa. Dia pun meminta pemerintah menunda pembangunan itu untuk dikerjakan pada tahun berikutnya.

"Enggak ada keharusan harus selesai tahun ini. Indonesia ada selamanya. Sehingga jika ekonomi lesu, tidak lagi bertambah kesulitannya. Itu politik ekonomi," ujar dia.

Dua hari 'dikritik' SBY, Presiden Jokowi mendadak tinjau proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungan ke proyek warisan SBY itu, Jokowi mengajak Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimujono.

Usai meninjau, Jokowi mengaku sedih melihat kondisi proyek Hambalang yang tidak terurus. Bangunan pusat kegiatan olahraga itu dipenuhi rumput ilalang.

"Sedih melihat aset Negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan," tulis Jokowi dalam akun Twitternya @Jokowi, Jumat 18 Maret 2016, pukul 13.31 WIB.

Jokowi menekankan perlu dilakukan penyelamatan proyek tersebut sebagai aset Negara. Meski akan menelan anggaran triliunan rupiah.

"Kuncinya di situ dan arahnya akan ke sana. Apapun ini menghabiskan anggaran triliunan," ujar Jokowi.

Pemerintah kemudian mempertimbangkan penyelamatan aset melalui berbagai cara. Alternatif yang akan dilakukan di antaranya dengan meneruskan pembangunan hingga selesai atau diubah menjadi Pelatnas maupun rumah susun sewa.

Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan untuk meminta Kementerian Sekretaris Negara membuka dokumen hasil pemeriksaan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir. Langkah itu disebutkan untuk mencari tahu perkembangan penyelesaian kasus Munir.

Hanya saja, Kemensetneg bersikukuh tidak memiliki data yang diminta itu. Dokumen itu, pada 2005 diserahkan langsung dari tim TPF ke SBY.

Juru bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo mengetahui ihwal putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang sengketa kasus Munir Said Thalib. Johan mengatakan, Jokowi telah memerintahkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menelusuri keberadaan dokumen hasil temuan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir.

"Jadi, kalau (nanti) ditelusuri lagi, apakah ada novum baru yang bisa ditindaklanjuti," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 12 Oktober 2016.

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengamati persoalan itu langsung menggelar jumpa pers di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. SBY menilai pemberitaan di media tentang TPF Munir sudah bergulir ke nuansa negatif dan tendensius mengacu pada dirinya.

"Jika SBY dianggap terlibat konspirasi pembunuhan Munir, come on... semua punya akal sehat, rakyat punya akal sehat," ujar SBY di Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu 2 November 2016.

SBY menyatakan, kasus Munir sudah terang benderang. Berkas TPF Munir juga sudah diserahkan ke Mensesneg (Pratikno) untuk ditindak lanjuti.

Ia menambahkan, Jokowi telah mengetahui hasil rekomendasi TPF Munir. "Sekarang bola kasus Munir ada di tangan Pak Jokowi," ujar SBY.

SBY menambahkan, penindakan kasus Munir oleh aparat penegak hukum pada eranya sudah maksimal dan sesuai aturan. "Kalau dianggap belum rampung, silakan aparat hukum yang sekarang menindak lanjuti," kata SBY.

Ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) berdemonstrasi di Jakarta pada 4 November 2016. Mereka menuntut penegak hukum untuk menuntaskan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Namun aksi yang semula berlangsung damai berakhir ricuh. Sejumlah orang terluka dalam kejadian tersebut. Presiden Joko Widodo kemudian menggelar jumpa pers menanggapi aksi demo tersebut.

"Kita menyesalkan kejadian ba'da Isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 5 November 2016 dini hari.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden setelah melakukan rapat terbatas dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menag Lukman Hakim Saifudin, dan Menkopolhukam Wiranto.

Pernyataan tersebut membuat Cikeas tersengat. Dua hari setelahnya, Ani Yudhoyono membantah jika suaminya, SBY, mendanai aksi unjuk rasa besar-besaran tersebut. Hal itu diungkapkan Ani dalam akun instagramnya, Senin 7 November 2016.

"Sepuluh tahun Pak SBY memimpin negara, tidak ada DNA keluarga kami berbuat yang tidak-tidak. Jadi kalau ada tuduhan kepada Pak SBY yang menggerakkan dan mendanai aksi damai 4 November lalu, itu bukan hanya fitnah yang keji, tetapi juga penghinaan yang luar biasa kepada Pak SBY," ujar Ani Yudhoyono.

Ani Yudhoyono mengatakan itu dalam akun Instagramnya untuk merespons seorang pengikutnya bernama @estikartika2410 yang menyatakan pendapatnya soal tudingan pada SBY.

Menurut Ani, tuduhan sebagai dalang demo 4 November itu adalah suatu penghinaan kepada SBY karena selama ini suaminya sudah banyak mengabdi pada bangsa dan negara.

"Dalam perjalanan hidupnya selama 30 tahun di TNI dan selanjutnya di pemerintahan, Pak SBY telah mengabdi kepada bangsa dan negara, siap mempertahankan dan membela NKRI dengan taruhan nyawanya," kata Ani.

"Sekali lagi, tuduhan itu sangat kejam. Allah Maha Tahu apa yang kami lakukan selama ini," Ani memungkas.