Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas tentang progres pembangunan kawasan Papua. Beberapa catatan disampaikan pada awal ratas.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah program kementerian dan pemerintah daerah dalam membangun Papua. Mereka cenderung mencari lokasi yang mudah sehingga menampik banyak lokasi lainnya dalam membangun Papua.
Advertisement
"Saya juga mendapat informasi bahwa 46 persen program kementerian dan lembaga cenderung memilih lokasi yang mudah yang gampang implementasinya," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/11/2016).
Presiden bernama lengkap Joko Widodo itu juga tidak menutup mata bila letak geografis Papua berbeda dengan daerah lainnya. Banyak wilayah yang terbilang sulit ditembus karena didominasi hutan belantara.
"Tetapi ini juga tidak benar kalau kita lakukan terus-menerus. Oleh sebab itu perlu segera dibenahi terus segera diperbaiki," lanjut dia.
Jokowi meminta kementerian dan pemerintah daerah fokus dalam membangun Papua. Jangan ada lagi program sendiri-sendiri. Pemda dan kementerian harus fokus membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
Pada 2015, indeks pembangunan manusia di Papua memang meningkat 0,50 poin. Hanya saja, indeksnya kasih di bawah 60 yang masih terbilang rendah.
"Saya juga minta jawaban percepatan pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan konektivitas antar wilayah, antar Kabupaten, antarkota. percepatan sangat penting bagi terwujudnya pemerataan pembangunan serta memberikan keadilan pada rakyat Papua," kata Jokowi.
Bukan Persoalan Anggaran
Presiden Jokowi juga belum puas melihat kemajuan pembangunan Papua saat ini. Mengingat anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit.
"Saya ingin menegaskan kembali bahwa permasalahan pembangunan Papua bukanlah masalah cukup atau tidaknya anggaran yang ada," ujar Jokowi.
Anggaran 2016, total alokasi dana untuk Papua dan Papua Barat baik dari kementerian, lembaga, maupun dana tranfer ke daerah mencapai Rp 85,7 triliun. Angka ini tentu tidak bisa dibilang kecil. "Namun anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin kita capai," lanjut dia.
Jokowi melihat, masalah utama ada pada program perencanaan yang belum terintegrasi. Semua lembaga masih asyik dengan program sendiri tanpa mensinergikan dengan program lembaga lainnya.
"Artinya permasalahan bukan semata mata pada besaran dana bukan pada anggaram tapi proses perencanaan yang melibatkan berbagai sektor dan daerah belum sepenuhnya terpadu terintegrasi dengan baik. Sehingga belanja pembangunan tidak efektif," Jokowi memungkas.
Advertisement