Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menawarkan investasi jalur pelayaran kapal Roll on Roll off (RoRo) rute Bitung, Sulawesi Utara (Sulut) menuju Davao/General Santos, Filipina. Proyek ini sudah dicanangkan sejak 2012, namun terhenti dan akan kembali dioperasikan untuk meningkatkan arus barang dan penumpang di kedua wilayah.
Rencananya proyek kapal ferry Bitung-Davao akan ditandatangani dalam acara ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum 2016 di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa (8/11/2016). Sayang karena persiapan tidak maksimal, akhirnya penandatangan perjanjian (MoU) ditunda pada Desember mendatang.
Advertisement
"Beberapa pihak belum siap, misalnya Kementerian Perhubungan dan pemerintah Filipina. Karena waktu terbatas, maka MoU akan dibawa ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kadin Indonesia pada Desember," kata Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Infrastruktur dan Konstruksi, Erwin Aksa.
Hal ini juga disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pudji Hartanto Iskandar. "Belum siap sehingga belum dilakukan tandatangan MoU, ini kan proyek sejak 2012, tapi belum direalisasikan," ujarnya.
Lebih jauh dijelaskannya, kapal yang beroperasi pada lintas Bitung-Davao memiliki kapasitas 1.000 Gross Ton (GT). Seharusnya, sambung Pudji, dengan jarak 350 miles, kapasitas kapal yang melintasi rute tersebut minimal 2.000 GT supaya lebih efisien.
Kapal ferry atau RoRo Bitung-Davao ini, Pudji bilang, akan mengangkut tiga komoditas utama Indonesia, yakni kopra, jagung, dan ikan. Saat ini ekspor ikan sudah kembali dibuka setelah sebelumnya ada kebijakan moratorium memasok ikan ke luar negeri.
"Jadi November ini, akan beroperasi lintas dari Bitung-Tobelo, Maluku Utara. Ini nanti akan beroperasi dua kali seminggu mengangkut kopra. RoRo Bitung-Davao juga akan beroperasi dua kali selama sepekan," jelasnya.
Dia mengaku, masih ada kendala untuk mengoperasikan jalur pelayaran internasional Bitung-Davao tersebut, antara lain belum adanya kantor bea dan cukai di Bitung. "Kita perlu jaminan keamanan, jangan sampai ada sandera-sanderaan lagi menuju Filipina," harap Pudji.
Menurutnya, pengoperasian rute tersebut perlu ada penetapan lintas dari Bitung-Davao atau General Santos oleh Menteri Perhubungan karena penyeberangan antar negara. Selanjutnya, harus ada izin operasi kapal dari Menteri Perhubungan.
"Sebelumnya ada usulan dibuka lintas dari Miangas ke Davao dengan jarak 35 mil dan waktu tempuh 3,5-4 jam. Akan dibangun pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan dibuka pada 2017. Tapi karena sudah ada rencana MoU Bitung-Davao, kita akan dukung, tinggal nanti keputusan selanjutnya," tandas Pudji.
