Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas. Hal ini dalam rangka mengatasi kekurangan dana yang dimiliki oleh pemerintah dalam proyek-proyek tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah hanya mampu menyediakan anggaran sebesar Rp 1.500 triliun dalam lima tahun. Padahal, kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur ini sekitar Rp 4.900 triliun-Rp 5.000 triliun.
"Artinya ada kekurangan 75 persen, siapa yang mau ngisi? Ya swasta. Sehingga skema yang perlu saya sampaikan kepada investor, yang pertama yang berkaitan dengan sekuritisasi," ujar dia di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2016).
Baca Juga
Advertisement
Dia mengungkapkan, jika dulu proyek infrastruktur yang dibuka untuk swasta hanya jalan tol. Maka saat ini pihaknya akan buka lebih banyak proyek infrastruktur untuk pihak swasta, salah satunya bandara.
"Silakan swasta yang masuk ke airport, saya buka semua. Kalau dulu hanya jalan tol. Ndak, airport silahkan. Kita ingin memberikan peluang sebesarnya pada swasta, karena tadi disampaikan Kadin, APBN kita tidak cukup," kata dia.
Jokowi menuturkan, proyek-proyek jalan tol yang telah selesai dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya Tbk dan PT Waskita Karya Tbk harus dikonsesikan kepada pihak swasta. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan pelat merah ini bisa mendapatkan dana untuk membangun proyek infrastruktur lain.
"Saya sudah sampaikan ke Jasa Marga, Wika, Waskita yang memiliki jalan tol, tugasmu membangun jalan tol sebanyaknya. Bukan memiliki jalan tol. Sehingga yang sudah greenfield mulai dilepas supaya dapat modal lagi untuk membangun di tempat yang lain," kata dia.
