Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Didin Hafidhuddin menyesalkan pernyataan Presiden Jokowi terkait adanya aktor politik yang menunggangi aksi demo 4 November. Apalagi pernyataan itu dilontarkan dua kali, sebelum dan sesudah aksi unjuk rasa.
"Saya sangat menyesalkan pernyataan presiden, harusnya presiden jangan gitu lah. Sudah tidak menemui kami para pendemo, malamnya malah membuat pernyataan yang menyudutkan," ujar Didin usai pertemuan di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu 9 November 2016.
Didin mengungkapkan, belum hilang kekecewaan massa lantaran gagal menemui langsung Jokowi, orang nomor satu di Indonesia itu malah menuding aksi dimotori oleh satu pihak yang berkepentingan. Padahal aksi tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik praktis.
Advertisement
"Apapun kami tersinggung ya sebagai masyarakat yang berniat menyampaikan aspirasi dengan baik, secara terbuka, transparan, dan penuh kedamaian. Tapi tiba-tiba dituduh bahwa gerakan ini ada aktornya," papar dia.
Mantan Ketua Baznas meminta agar Jokowi menyikapi aksi damai ini dengan arif dan bijaksana, bukan justru memunculkan isu lain. Ia juga meminta agar pemerintah fokus pada tuntutan rakyat, yakni mengusut tuntas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.
"Sekarang jangan main tuduh lah, masyarakat ssudah ngerti, buktikan aja, siapa sebutkan, parpol mana, oknumnya siapa yang menunggangi kegiatan-kegiatan yang sangat masif ini," pungkas Didin.
Cari Penyebabnya
Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) meminta agar pemerintah fokus pada akar permasalahan terkait kasus demo 4 November lalu.
"Ini masalah besar, bukan masalah kecil, dan sumbunya ini adalah Basuki Tjahaja Purnama," ujar Ketua Wantim MUI Din Syamsuddin, di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu.
Din menjelaskan, akar permasalahan pada demo ini adalah pernyataan Ahok terkait Surat Al Maidah ayat 51 yang dianggap menistakan agama. Karena itu, permasalahan tidak akan merembet jika penegakan hukum kasus Ahok ini diusut secara adil dan transparan.
"Kalau masalah ini teralihkan dengan beragam reaksi, dan kita berkutat pada akibat, penyebabnya tidak, ini yang akan menimbulkan pro-kontra di masyarakat," ucap dia.
Karenanya, mantan Ketum PP Muhammadiyah ini meminta agar penegakan hukum dilakukan seadil-adilnya.
"Kami meminta agar penegakan hukum secara berkeadilan, tepat, transparan, dan punya rasa berkeadilan terhadap masyarakat," jelas Din
