Liputan6.com, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai pelayanan dan perlindungan bagi kaum perempuan di DKI Jakarta masih belum maksimal. Bahkan tidak sedikit para kaum hawa, terutama yang sedang hamil maupun menyusui, terpaksa tetap bekerja karena kurangnya perlindungan dari pemerintah.
Untuk itu, ia memastikan akan melindungi perempuan dengan program-program prioritasnya jika terpilih nanti. Bahkan itu menjadi salah satu dari 23 janji kerja Anies-Sandi yang akan dilaksanakan.
Advertisement
"Kami ingin untuk memuliakan perempuan Jakarta," kata Anies di sela kampanye di wilayah Jakarta Selatan, Kamis (10/11/2016).
Dijelaskan Anies, ada beberapa hal yang akan dilakukan, yakni mendukung inisiasi menyusu dini dan memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif.
"Kami ingin agar dalam waktu lima tahun, ada 80 persen perempuan menyusui yang melaksanakan ASI eksklusif," ujar Anies.
Untuk melaksanakan itu, Anies akan memberikan tugas khusus kepada SKPD Dinas Kesehatan, yaitu menambah pelatihan tenaga kesehatan.
"Juga merekrut dan menambah jumlah konselor menyusui di puskesmas dan rumah sakit, untuk menyukseskan penerapan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui," ucap dia.
Anies-Sandi juga akan memberikan cuti khusus untuk suami. Cuti atau paternity leave itu khusus untuk para suami yang bekerja di kantor pemerintahan.
"Dia akan dapat cuti satu minggu sebelum melahirkan, dan tiga minggu sesudahnya," ucap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Selain cuti khusus suami, Anies-Sandi juga akan menyediakan fasilitas-fasilitas publik khusus seperti tempat menyusui dan Tempat Penitipan Anak (TPA) yang dikelola secara profesional, sehat, dan bisa diakses seluruh warga.
Sandiaga Uno menambahkan, ruang menyusui atau laktasi akan diwajibkan di setiap mal dan perkantoran. "Ruang laktasi harus nyaman. Sehingga mendukung perempuan untuk memberi ASI eksklusif," ujar Sandi.
Seperti ruang laktasi, Sandi juga ingin menerapkan program daycare atau tempat penitipan anak di pasar tradisional. Tak hanya di pasar, seluruh kantor instansi pemerintah juga harus menyediakan program daycare.
"Tentu bersubsidi dengan harga terjangkau dan sesuai standar nasional," ucap Sandiaga.
