Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno meminta agar aparat keamanan tidak berlebihan dalam mengamankan pasangan calon gubernur DKI Jakarta.
"Harapan saya pengamanan itu jangan sampai berlebihan sehingga kesannya mau ada situasi yang sangat genting, sekian banyak pasukan dan sebagainya, tapi memang dari segi keamanan kembali ke Kapolda Metro Jaya," ujar Sumarno dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/11/2016).
Advertisement
Sumarno mengatakan, KPUD tidak memiliki standar pengamanan kepada pasangan calon. Sebab kewenangan KPU hanya sebatas tahapan pilkada. Sementara pengamanan menjadi kewenangan Polda Metro Jaya.
Namun, kata Sumarno, ketatnya pengawalan justru bisa merugikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur karena tidak bisa dekat dengan warga.
"Kalau pengamanannya begitu ketat mengakibatkan itu jarak antara paslon dengan massa pendukungnya, ini merugikan calon itu sendiri," ujar dia.
Cara mengatasinya, kata Sumarno adalah dengan berkoordinasi antara KPU, Bawaslu dan Kepolisian.
"Kita komunikasi dengan yang lain. Beberapa titik penolakan harus diantisipasi. Data wilayah yang rawan Bawaslu yang punya. Kita akan koordinasi untuk pastikan calon aman," tutur dia.
Sumarno menegaskan, tidak boleh ada penolakan terhadap salah satu pasang calon pada saat kampanye.
"Semua calon berhak melakukan kampanye di seluruh wilayah DKI," Sumarno menegaskan.
