Liputan6.com, Washington DC - Korea Utara tak peduli siapa yang menjadi Presiden Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan oleh diplomat asal Pyongyang dalam kunjungannya ke PBB pada 15 November 2016, menyusul terpilihnya Donald Trump untuk menduduki kursi nomor satu AS.
Direktur hak asasi manusia dan isu-isu kemanusiaan, Kim Yong-ho, mengatakan hal itu kepada awak media, setelah Majelis Umum PBB menyetujui rancangan resolusi dalam mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Asia.
"Kami tak peduli siapapun yang jadi Presiden Amerika Serikat," ujar Kim.
Baca Juga
Advertisement
"Isu mendasar di sini adalah apakah Amerika Serikat memiliki kemauan politik untuk menarik kebijakan kerasnya terhadap DPRK (Korea Utara)," imbuh dia.
Korea Utara sering menuduh AS dan Korea Selatan menyiapkan serangan ke negaranya karena mengadakan latihan militer gabungan setiap tahunnya.
Dikutip dari Reuters, Rabu (16/11/2016), kedua negara itu juga berencana untuk mengerahkan sistem Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) milik AS di Korsel untuk melawan rudal dan ancaman nuklir dari Korea Utara.
Bulan Mei lalu, Trump mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk berbicara dengan dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-Un, untuk mencoba menghentikan program nuklir Pyongyang, di mana ia juga mengusulkan perubahan besar kebijakan AS terhadap bangsa yang terisolasi itu.
Namun, menjelang pilpres AS 8 November 8 lalu, penasihat Trump mengatakan bahwa dirinya tidak bisa meramalkan keadaan dalam jangka pendek atau menengah, di mana Donald Trump akan bertemu Kim Jong-un.
Korea Utara berada di bawah sanksi PBB sejak 2006. Pada Maret 2016, Dewan Keamanan PBB memperketat sanksi untuk lebih mengisolasi Korut setelah negara tersebut melakukan uji coba nuklir keempat di bulan Januari dan meluncurkan roket jarak jauh pada Februari.
Sejak Korea utara melakukan uji coba nuklir yang kelima, sekaligus terbesar, pada dua bulan lalu, AS dan China telah bernegosiasi mengenai rancangan resolusi Dewan Keamanan baru untuk memberikan hukuman kepada Pyongyang.
