Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Joko Widodo telah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dengan adanya SNKI ini, Jokowi meminta 75 persen masyarakat Indonesia terjangkau layanan keuangan di 2019.
Jokowi memaparkan sampai saat ini tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia baru sekitar 36 persen. Jumlah ini diakuinya masih belum membanggakan jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.
Advertisement
"Target 2019 memang sangat ambisius, 75 persen. Tapi memang kalau target mau enteng 40 persen, pasti dapat, tapi 75 persen bukan suatu hal yang mudah," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/11/2016).
Untuk mensukseskan keinginannya itu, Jokowi meminta kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk menyalurkan segala macam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat Indonesia melalui sistem perbankan.
Tidak hanya Menteri dan Kepala Lembaga, Jokowi juga meminta kepada pemerintah daerah mulai dari Gubernur, Bupati ataupun Walikota untuk melakukan hal yang sama.
Dengan tersentuhnya masyarakat terhadap layanan perbankan, Jokowi meyakini akan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengurangi kemiskinan dan mampu merencanakan masa depan dengan lebih baik.
"Kalau ini terus dilakukan, stabilitas sistem keuangan akan lebih baik, tidak usah pinjam uang ke luar, ke rentenir. Saat ini banyak yang simpan uang bawah bantal, dalam lemari, banyak sekali," tegas Jokowi.
Jokowi juga menekankan, SNKI ini untuk tidak hanya sekedar strategi dan rencana, melainkan apa yang tertuang di dalamya harus benar-benar dilaksanakan. "Kalau strategi sudah dibuat, pelaksanaannya tidak sesuai ya tidak ada artinya. Bekerja dengan saya, saya pastikan akan saya cek terus," ucap Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (Yas)
