Liputan6.com, Jakarta - Usai penetapan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, demonstrasi belum juga surut. Masyakarat dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI akan melanjutkan demo pada 2 Desember 2016.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya tidak akan melarang unjuk rasa yang dilakukan semua elemen masyarakat. Hanya saja harus sesuai aturan.
Advertisement
"Kalau dilakukan di Jalan Sudirman-Thamrin undang-undangnya tidak boleh, karena mengganggu ketentraman umum dan hak asasi lainnya," ujar Tito di majelis taklim Habib Ali bin Abdurrahman Alhabsy, Kwitang, Jakarta Pusat, Minggu (20/11/2016).
Menurut Tito, banyak pihak yang akan dirugikan bila aksi dilakukan di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin. Terlebih, aksi direncanakan akan menutup kedua jalan protokol itu.
"Kasihan sopir taksi, kasihan ibu-ibu mau melahirkan, kasihan anak-anak mau sekolah, orang kerja potong gaji," kata Tito.
Dalam aksi 2 Desember nanti, massa berencana memindahkan lokasi salat Jumat dari Masjid Istiqlal ke sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin. Hanya saja, langkah itu dinilai tidak baik rasanya melaksanakan ibadah di jalan raya seperti itu, mengingat masih banyak tempat baik lainnya yang bisa dijadikan tempat ibadah.
"Kurang afdal rasanya. Silakan salat di tempat yang lebih afdal, di Istiqlal ada, di lapangan Monas, ada banyak tempat yang tidak mengganggu," pungkas Tito.
