Liputan6.com, Jakarta - Iklim politik Ibu Kota sempat memanas jelang Pilkada Serentak 2017. Namun, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan daerah rawan konflik pilkada tidak hanya DKI Jakarta.
Oleh karena itu, dia mengingatkan Polri untuk memetakan daerah rawan konflik Pilkada 2017 hingga ke tingkat tempat pemungutan suara. Menurut dia, masih ada 100 wilayah lainnya yang bakal menggelar ajang pemilihan kepala daerah.
Advertisement
"Untuk pilkada, tadi kami menitipkan pada kepolisian untuk memetakan daerah yang bisa menimbulkan gejolak. Baik sekarang ini ada 101 daerah, namun terlihat seperti fokusnya ini di DKI, karena DKI itu barometernya," kata Menteri Tjahjo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11/2016).
Menurut dia, daerah lainnya yang menggelar pilkada serentak juga berpotensi rawan konflik. Dia mengatakan pemetaan ini dapat menjadi modal untuk pemetaan daerah rawan pilkada selanjutnya.
"Sehingga pengalaman ini akan jadi modal dasar Pilkada Serentak 2018 mendatang. Ada daerah besar seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jateng, Jatim, Papua, saya kira ini masuk wilayah besar untuk Pilkada 2018 untuk memasuki Pileg dan Pilpres di 2019," ucap Tjahjo.
Pada pertemuannya dengan jajaran Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Tjahjo juga menyerahkan sejumlah data tentang tingkat kerawanan penyelewengan dana penyelenggara daerah. Sedangkan, intelijen Polri lebih memetakan daerah berdasarkan tingkat kerawanan konfliknya.
"Kami cuma menyampaikan area rawan korupsi, dana hibah bansos, retribusi, dan pajak. Dagri kan bentuk jaringannya, forum pimpinan daerah di tingkat kecamatan. Camat tidak bisa berdiri sendiri ada Babinsa, Babinkamtibmas," terang Tjahjo.
Selain itu, dalam forum dibahas langkah preventif agar pilkada berjalan lancar, yaitu dengan menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah.
"Petakan daerah-daerah yang bisa timbulkan gejolak, ada 101 daerah pilkada. Tapi fokusnya sekarang cuma DKI. Banten sepi, demikian Gorontalo dan Belitung. Tapi, 101 daerah itu harus dicermati dengan baik," tandas Tjahjo.
