Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai menjelaskan, wacana Setya Novanto atau Setnov kembali ke kursi Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin bukan karena kinerjanya yang buruk. Melainkan, ini merupakan wibawa partai berlambang pohon beringin itu.
"Jadi bukan mengganti karena ada masalah, tapi mengembalikan yang kebetulan sekarang dia (Setya Novanto) ketum partai. Ini kan soal wibawa partai aja, Ade enggak ada salah apa-apa, ini soal etika dan wibawa partai," ucap Yorrys Raweyai di Jakarta, Senin malam, 21 November 2016.
Dia menyebut kala itu mundurnya Setnov dari Ketua DPR karena kasus "Papa Minta Saham". Sesuai dengan kesepakatan DPP Golkar, saat itu Novanto pun mundur dari Ketua DPR digantikan oleh Ade Komarudin yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di Parlemen.
"Nah proses yang berlangsung itu ada dua. Satu proses politik melalui Dewan Kehormatan DPR (MKD) dan proses hukum yang kemudian bulan Oktober keluar keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) bahwa dia (Novanto) tidak bersalah, juga dari MKD DPR," ia memaparkan.
Baca Juga
Advertisement
Kemudian, lanjut Yorrys, pada 8 November 2016, dalam agenda internal diwacanakan bahwa Novanto kembali menjadi Ketua DPR karena sekarang adalah Ketua Umum Partai Golkar.
"Nah, apakah kita kembalikan posisi Novanto seperti semula atau gimana, wacana itu berkembang kemudian, tadi kita putuskan dalam pleno. Sekarang tinggal bagaimana DPP maupun fraksi untuk melakukan lobi politik. Jadi bukan mengganti, tapi mengembalikan posisi Setya Novanto seperti semula," dia menerangkan.
Menurut Yorrys, keputusan pleno ini akan dibawa pada Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan Partai Golkar.
"Kemudian kita menugaskan kepada fraksi di DPR untuk melakukan pembicaraan dengan pimpinan. Ada pimpinan dewan, pimpinan fraksi, kemudian tugas DPP membangun komunikasi dengan internal, ada Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan," ujar Yorrys.
Untuk posisi Ade Komarudin, Yorrys mengatakan akan dibicarakan dalam internal partai. Karena yang penting saat ini, kata dia, ada kesepakatan untuk mengembalikan posisi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kembali seperti semula.
"Ada keinginan dan berangkat saat kita ratas (rapat terbatas) pada 8 November pascaputusan MK, kita minta kajian ke Dewan Pakar, bagian hukum kita dan berkembang kita sepakati di pleno, setuju diwacanakan (Novanto kembali jadi Ketua DPR) tidak serta-merta, tapi kita bangun kondisi ke dalam dan keluar," mantan Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar itu memungkasi.
