Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diminta mematangkan rencana akuisisi Pertamina Geothermal Energy (PGE) oleh PLN. Sebab selama ini belum ada skema yang jelas dari rencana akuisisi tersebut.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kerap mengeluarkan penyataan yang berbeda terkait hal ini.
Dia mencontohkan, Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan penggabungan PGE dan PLN dengan pemilikan saham masing-masing 50 persen pada 12 Agustus 2016 mencetuskan rencana akuisisi ini.
Dengan demikian akan menciptakan simbiosis mutualisme kedua perusahaan guna mengoptimalkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) nasional.
Baca Juga
Advertisement
"Akuisisi itu disebutkan dengan tujuan menciptakan simbiosis mutualisme," ujar dia di Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Namun pada 13 Oktober 2016, lanjut Marwan, Deputi Bidang Energi, Logistik dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Abdullah mengatakan rencana yang akan dilakukan ini bukan akuisisi, melainkan sinergi antara PLN dengan PGE.
Menurut pertimbangan Kementerian BUMN, dari pada memiliki banyak BUMN dengan skala kecil, lebih baik jika Indonesia memiliki satu BUMN yang besar dan kuat.
"Dengan sinergi akan terbentuk satu perusahaan BUMN yang mempunyai kekuatan untuk mengembangkan energi geothermal nasional," kata dia.
Kemudian pada pertemuan dengan Serikat Pekerja PGE pada 15 November 2016, lanjut Marwan, Menteri BUMN Rini mengatakan yang menjadi rencana Kementerian BUMN adalah pengambilalihan 30 persen saham PGE.
"Hal ini berbeda dengan apa yang digagas pertama kali di mana PLN menguasai 50 persen saham PGE. Di sini tidak konsisten," ujar dia. (Dny/Ahm)
