Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, hasil rapat pleno partai pada Senin, 21 November 2016, belum diketahui oleh ketua umumnya Setya Novanto. Meski begitu, Idrus menegaskan jika rapat pleno dilakukan sudah seizin dari Setya Novanto atau Setnov.
Terkait hasil keputusan rapat pleno yang ingin mengembalikan jabatan Setnov sebagai Ketua DPR, Idrus mengatakan ini demi meluruskan pandangan masyarakat.
Hal itu mengingat dulu Novanto diduga terlibat dalam "Papa Minta Saham" yang pada akhirnya rekaman suara itu dinyatakan sebagai barang bukti tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, kursi Ketua DPR sudah diduduki oleh Ade Komarudin.
"Justru pandangan dengan publik ke Novanto dengan mengangkat dia (kembali Ketua DPR) ini masyarakat tahu, oh selama ini Pak Nov benar, tidak salah. Ini sekaligus kuatkan penjelasan ke masyarakat," ucap Idrus di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 November 2016.
"Pak Nov memerintahkan mundur pada waktu itu, kenapa? Karena telah melihat ada proses-proses yang perlu diluruskan," Idrus menambahkan.
Baca Juga
Advertisement
Cara meluruskannya, Idrus mengungkapkan, kala itu Setnov memilih mundur dari Ketua DPR dan mengajukan judicial review (hak uji materiel) kepada MK yang pada akhirnya dikabulkan bahwa rekaman percakapan "Papa Minta Saham" dianggap sebagai alat bukti yang tidak sah.
"Dengan demikian kalau seperti ini kita kembalikan Novanto menjadi Ketua DPR dan masyarakat tahu bahwa oh kemarin itu yang dicitrakan ternyata tidak benar. Ada putusan hukum, kita menghormati putusan MK dan itu adalah final," dia memaparkan.
Idrus menuturkan dengan kembalinya Setya Novanto sebagai Ketua DPR akan menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Terlebih, setiap orang haruslah menaati proses hukum, sehingga ketika yang bersaangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka jabatannya harus dikembalikan.
"Kita kan mengembalikan dan ini kan sudah jelas. Ini kan persoalan intern Golkar dan dengan pertimbangan tertentu bisa melakukan pergantian penarikan dan setelah itu menetapkan kader lain untuk duduk," ujar dia.
Idrus menegaskan, dengan mengembalikan kursi Ketua DPR pada Setya Novanto, maka Golkar menjalankan marwah partai dan demi peningkatan kinerja.
"Dan juga dengan pengembalian Setya Novanto, maka DPP Partai Golkar dalam rapat pleno yang dipimpin ketua harian diambil keputusan secara aklamasi, bulat tanpa ada komentar, semua setuju," kata dia.
Semua ini, menurut Idrus, adalah proses demokrasi di dalam Partai Golkar. Dan tentu dengan keluarnya keputusan ini, kata Idrus, maka konsekuensi seluruh keluarga besar Golkar mengamankan keputusan ini.
"DPP kirim surat ke fraksi dan pimpinan DPR untuk menindaklanjuti ini," Idrus menegaskan.
Pujian untuk Ade Komarudin
Meski begitu, Idrus melempar pujian untuk Ade Komarudin atau Akom. Menurut dia, Akom adalah kader Golkar terbaik karenanya dipilih kala itu menjadi Ketua DPR.
"Sebagai kader terbaik tentu memahami aturan partai dan aturan yang demokratis. Kami harap beliau paham," kata dia.
Idrus pun menyebut komunikasi baik terhadap Novanto atau pun Akom akan dilakukan. Novanto pun, kata dia, sudah menyerahkan semua proses kepada Partai Golkar.
"Ada proses politik yang akan kami lakukan semuanya. Nanti (komunikasi) secara formal tentu ada. Kalau masalah surat ke fraksi, kepada pimpinan DPR, juga kami sampaikan," tutur dia.
"Novanto secara pribadi mempersilakan seluruh proses yang ada. Ini kebutuhan partai bukan Novanto, ini kebutuhan Partai Golkar. Jadi bukan ambisi Novanto, tapi tuntutan Partai Golkar. Sebuah partai yang hormati demokrasi dan hukum," Sekjen Partai Golkar itu memungkasi.
