Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono menyayangkan tindakan PLN DKI yang langsung mematikan aliran listrik 26 sekolah di Jakarta karena adanya tunggakan.
"Harusnya ke PLN dikasih tahu lah, bahwa ini ada persoalan administrasi. Sehingga PLN juga enggak main hentikan saja. Nanti kalau ada problem kabel-kabel PLN bermasalah di Jakarta ini dia juga minta tolong ke pemerintah provinsi. Jadi harus kerja sama yang baiklah antara penguasa wilayah dengan penguasa sektoral," ujar Soni di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Advertisement
Soni mengaku telah memanggil Dinas Pendidikan. Menurut dia, pemadaman listrik hanya masalah administrasi saja.
"Sudah saya perintahkan sudin terkait untuk segera menghadap PLN kalau ada yang belum dibayar segera dibayar. Tapi listrik tidak boleh mati. Berapa sekolah yang mati dan sudah hidup lagi? Kemarin sudah dilaporkan dari 26 ada 24 sekolah menyala langsung. Jadi tidak sampai 6 jam menyala," ujar dia.
"Saya perintahkan pada Biro Tapem (Tata Pemerintahan) untuk menyiapkan MoU dengan PLN. MoU dengan PLN, yang menggaransi tidak ada lagi sekolah yang dimatikan listriknya," tambah Soni.
Menurut Soni, kesalahan administrasi bisa terjadi karena kesalahan input E-Budgeting. Padahal program E-Budgeting adalah salah satu program andalan Ahok.
"Sekolah jangan kena beban dari kesalahan administrasi. Kenapa bisa terjadi kesalahan inputting begitu? Jadi matinya listrik kemarin karena ada konsep e-budgetting dalam tahap perencanaan itu salah inputting. Itulah kelemahan teknologi, kalau inputting salah maka outputnya juga salah. Karena input, proses, dan output," ujar Soni.
Soni pun meminta PLN tidak lagi asal memadamkan listrik sekolah. Sebab, DKI pasti melunaskan tunggakan Rp 3 miliar itu.
"Persoalannya hanya administrasi lupa. Jangankan besok, sekarang dibayarkan pun juga bisa. Enggak masalah. Tagihannya cuma sedikit, hanya Rp 3 miliar. Sangat disayangkan PLN memadamkan karena ini pelayanan publik," Soni menandaskan.
