Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku kecewa atas penangkapan pegawai pajak oleh Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengamanan wajib pajak. Penangkapan ini dinilai bisa merusak reputasi pemerintah.
Sri Mulyani menganggap pegawai pajak yang tertangkap itu telah mengkhianati pegawai pajak lain yang telah bekerja dengan baik.
"Kemarin saya harus membuktikan lagi masih ada aparat pajak yang bahkan tidak malu untuk mengkhianati teman-temannya. Karena saya tahu banyak teman-temannya yang bagus, dan segelintir melakukan korupsi yang rusak seluruh reputasi," kata dia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Baca Juga
Advertisement
Padahal, dia mengatakan pemerintah berupaya melakukan perbaikan dalam hal perpajakan. Salah satunya dengan program tax amnesty. Hal itu dibuktikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang turun langsung menyosialisasikan program tersebut.
"Presiden Jokowi adalah presiden yang bahkan sendiri ikut campaign pada tax amnesty," kata dia.
Sri Mulyani berharap, masalah tersebut tidak dijadikan alasan masyarakat untuk tidak membayar pajak. Sebab pajak ialah instrumen penting dalam penerimaan negara. Dengan pajak, pemerintah memiliki modal untuk belanja yang manfaatnya diterima masyarakat.
"Tapi saya tidak ingin hal-hal seperti ini dijadikan excuse untuk mengatakan 'Bu saya enggak mau bayar pajak ah. Nanti berapa banyak Gayus dan follower-nya'. Dan kalau itu terjadi republik ini akan rusak. Kita enggak bayar pajak, kita enggak dapat penerimaan kita nggak bisa belanja untuk hal-hal yang tadi saya sampaikan. Enggak bisa bayar polisi dan guru, ekonomi akan semakin ke bawah," tandas Sri Mulyani. (Fik/Nrm)
