Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani berharap kerja sama Indonesia dengan Pemerintah Belanda dapat memperkuat pembangunan di bidang pendidikan. Terutama pendidikan vokasi, baik di tingkat pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi.
Demikian disampaikan Puan Maharani saat menjadi pembicara kunci dalam forum seminar sesi pertama bertajuk "Higher and Vocational Education" dan pada sesi kedua, yaitu "Achieving Universal Health Coverage by Strengthening Primary Care" di Jakarta, Rabu, 23 November 2016.
Hadir dan memberikan sambutan dalam seminar tersebut Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte. Hadir juga Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.
Baca Juga
Advertisement
"Kerja sama ini dapat berupa penguatan kurikulum, penajaman program studi, pemantapan guru dan dosen serta pertukaran pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Di samping itu, kerja sama penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antar perguruan tinggi perlu juga digalakkan untuk memacu peningkatan inovasi teknologi," ucap Puan.
Puan mengungkapkan, Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global. Salah satunya adalah melalui jalur pendidikan dan pelatihan.
SDM Berdaya Saing
Untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi sehingga berdaya saing, pemerintah membuat kebijakan untuk melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Untuk itu, kata Puan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan agar jumlah dan mutu pendidikan vokasi di Indonesia terus ditingkatkan.
"Bidang yang menjadi prioritas revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di antaranya adalah industri, kemaritiman, pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Ditargetkan pada jangka pendek, seluruh lulusan dari program revitalisasi itu memiliki sertifikat kompetensi yang memudahkan mereka masuk ke dunia kerja," Puan membeberkan.
Saat menjadi pembicara kunci dalam sesi kedua seminar yang mengambil tema tentang jaminan kesehatan, Puan terlebih dulu memaparkan berbagai capaian Indonesia dalam membangun kesehatan rakyatnya.
Puan menjelaskan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah melakukan berbagai langkah dalam pembangunan kesehatan bagi rakyat Indonesia. Mulai dari penyempurnaan pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pembenahan infrastruktur, penyiapan tenaga medis dan penyebarannya yang diusahakan merata. Hingga yang terbaru berupa pencanangan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang coba memunculkan paradigma baru pembangunan kesehatan di mata masyarakat.
"Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, maka pembangunan kesehatan harus diarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud," tutur dia.
Jaminan Kesehatan
Puan membeberkan, sejak tahun 2014 Indonesia telah melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peserta JKN BPJS Kesehatan telah mencapai 170,2 juta jiwa atau sekitar 66,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Di mana, 92,4 juta jiwa atau 36,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia dibiayai oleh negara sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Investasi pemerintah dalam bidang kesehatan ditandai dengan alokasi dana sekitar lima persen dari APBN yang dimulai sejak Tahun 2016 ini dan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan upaya preventif-promotif.
Untuk JKN ini, Puan menyatakan, Indonesia dan Belanda memiliki sistem dan konsep Universal Health Coverage yang serupa. Setiap orang sakit harus mendapatkan perawatan terlebih dahulu di fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebelum dirujuk ke rumah sakit.
"Untuk itu upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat paradigma pembangunan kesehatan dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif," Puan Maharani memungkasi.
