Liputan6.com, Jakarta Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Jumat (25/11/2016) menghadiri dan didaulat memberikan keynote speech dalam acara Sidang Pleno ke-11 Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI). Acara yang diselenggarakan di Convention Hall Best Western Hotel, Solo, Jawa Tengah ini juga dihadiri anggota MPR Fraksi PAN Mohammad Hatta, Rektor UNS Prof Dr Ravik Karsidi dan sekitar 200 anggota AFEBI.
Dalam kesempatan itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengutarakan soal keadaan bangsa saat ini yang dirasakan dan dialami rakyat Indonesia dari perspektif demokrasi politik dan perspektif demokrasi ekonomi dari sudut pandang Pancasila.
Advertisement
Era reformasi sudah lewat 18 tahun. Sampai saat ini tentu saja banyak sekali perkembangan yang bangsa. Level demokrasi Indonesia hampir bahkan menyamai level kualitas demokrasi negara-negara maju seperti Amerika Serikat, contohnya, otonomi daerah yang sangat luas dan penyelenggaraan Pilkada serentak.
"Pilkada serentak adalah perhelatan demokrasi yang luar biasa ada dan baru di Indonesia. Saking demokratisnya, tahun lalu kita selenggarakan sekitar 260 Pilkada dan semua lancar saja tanpa ada kendala. Pilpres juga yang sempat memanas tapi pada akhirnya Jokowi dan Prabowo menunjukan keakraban mereka dengan saling mengunjungi," katanya.
Diutarakan Zulkifli, dari fakta tersebut sebenarnya tidak ada yang salah pada sistem demokrasi Indonesia dan rakyat juga sangat elegan tidak ingin terjadi berbagai masalah. Tapi, mengapa penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2016 ini terasa panas dan membakar.
Dari 111 pilkada yang akan digelar, hanya satu daerah pilkada saja yang sangat memanas yakni pilkada DKI Jakarta. Jika dianalisa secara benar, permasalahan seputar pilkada DKI Jakarta hanyalah masalah hukum diakibatkan kurang terkontrolnya ucapan calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok.
"Jadi tidak ada seperti yang diberitakan dan menjadi debat kusir di medsos seperti akan ada tindakan makar, penguasan parlemen, chaos dan sebagainya karena masalah beda agama. Ini adalah murni soal kasus hukum Ahok," imbuhnya.
Banyak sekali sebenarnya fakta, lanjut Zukifli, rakyat menerima perbedaan dengan banyak sekali daerah mayoritas muslim dipimpin yang beda agama. Begitupun sebaliknya banyak daerah yang mayoritas non muslim dipimpin seorang muslim.
"Tidak ada masalah apapun hanya masalah hukum saja. Sekarang yang penting semestinya semua elemen masyarakat berkiprah nyata dalam pembangunan Indonesia, salah satunya AFEBI. AFEBI dengan bidang ilmu dan kemampuannya harus berperan juga dalam pembangun nasional," tandasnya.
(*)
