Liputan6.com, Jakarta - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni menawarkan program rumah rakyat untuk menata kawasan kumuh dan terdampak banjir.
"Saya ingin sekali menghadirkan solusi untuk mengatasi permasalahan perumahan. Untuk itu, saya dan Mpok Sylvi menawarkan program rumah rakyat," ujar Agus dalam pidato politik ketiga di Balai Kartini, Jakarta, Minggu 27 November 2016, seperti dikutip dari Antara.
Advertisement
Ia mengatakan, program itu akan dijalankan dengan prinsip membangun tanpa menggusur, di lokasi yang sama, melibatkan komunitas setempat serta masyarakat tetap memiliki rumah, bukan menyewa.
Selanjutnya tersedia tempat untuk mengembangkan usaha, pembangunan dilakukan secara terintegrasi, yakni secara mikro, kawasan dibangun dengan sarana dan prasarana yang lengkap, dan secara makro, akan dibangun terintegrasi dengan sistem transportasi, komunikasi, dan sistem-sistem ruang kehidupan Jakarta lainnya.
"Skema pembangunan ini dilaksanakan melalui kolaborasi yang baik antara pemda, BUMD dan swasta," tutur cagub dari poros Cikeas itu.
Mengenai sasaran program rumah rakyat ini, Agus menuturkan, lahan seluas 390 hektare di daerah kumuh dan sering terdampak banjir yang berlokasi di sekitar 13 sungai di Jakarta.
Selain itu, pembangunan 700 menara rumah susun atau sebanyak 300 ribu hunian dan 3.000 tempat usaha serta pembangunan hunian menengah dan fasilitas-fasilitas komersial.
Menurut dia, program rumah rakyat akan menggerakkan ekonomi Ibu Kota secara signifikan karena memunculkan investasi langsung selama lima tahun sebesar Rp 300 triliun. Dana tersebut, terdiri atas Rp 75 triliun yang disediakan oleh Pemda DKI dan Rp 225 triliun melalui kerja sama dengan swasta.
Program itu dinilainya juga akan menggerakkan ratusan jenis industri dan jasa terkait senilai Rp 600 triliun sehingga diharapkan dapat menghasilkan 'multiplier effect' senilai Rp 900 triliun.
"Saya yakin program rumah rakyat ini merupakan jawaban dan solusi terbaik bagi warga Jakarta dalam rangka memecahkan permasalahan penataan kota," tutur pria 38 tahun itu.
Selain untuk menata kota karena banyaknya kawasan pemukiman kumuh, yang luasnya 1.000 hektare tersebar di sekitar 13 sungai, program rumah rakyat juga didorong masalah kekurangan perumahan atau 'backlog' di Ibu Kota sebanyak 300 ribu unit.
Kepemilikan rumah di Jakarta baru 47 persen dan sisanya masih menyewa, mengontrak, indekos atau menumpang.
