Liputan6.com, Jakarta - Ratusan ulama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkumpul dalam forum Halaqoh Ulama Rakyat bertajuk 'Tabayyun Konstitusi', di Jakarta. Mereka bermusyawarah mencari solusi atas permasalahan bangsa.
"Halaqoh ini adalah upaya kita untuk mencermati keadaan sekaligus mencari jalan keluar berbagai masalah kenegaraan dan kebangsaan yang kita hadapi hari-hari ini dan masa depan," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat membuka acara ini di Hotel Best Western, Jakarta, Senin (28/11/2016).
Advertisement
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menuturkan, dalam 10 tahun terakhir bangsa Indonesia dan dunia mengalami perubahan dan gejolak di banyak sendi kehidupan. Gejolak ini perlu dicarikan jalan keluar melalui nasihat dan rumusan para ulama.
Cak Imin mencontohkan, salah satu gejolak yang terjadi di Tanah Air adalah dalam hal demokrasi. Menurut dia, demokrasi yang telah digaungkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sehingga menjadi sistem nasional pada era 1998, kini menjadi suram.
"Kalau tidak ada demokrasi mana mungkin teman saya Hanif Dhakiri yang lulusan pesantren bisa menjadi menteri. Tapi demokrasi juga suram, kita tidak boleh bermimpi menjadi gubernur, bupati, walikota kalau tidak punya uang," tutur dia.
Cak Imin berseloroh warga Nahdlatul Ulama tidak boleh berniat, bahkan tidak boleh pula bermimpi menjadi Gubernur DKI Jakarta kalau tidak memiliki dana dan tidak memiliki kedekatan dengan pemimpin media massa.
"Masa depan demokrasi suram, kita khawatirkan pada akhirnya negeri ini hanya dipegang dan dikendalikan oleh pemilik modal. Itu satu tema yang harus kita bahas, sehingga kalau memang kita butuh amandemen UUD kembali ke UUD 1945, kita usulkan ke Presiden," ucap dia.
Cak Imin mengimbau ulama mencari waktu untuk menyampaikan hasil musyawarah Halaqoh Ulama Rakyat kepada Presiden.
