Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berencana memoratorium ujian nasional (UN). Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah menilai rencana pemerintah menghapus UN ini menimbulkan tanda tanya tentang agenda prioritas Mendikbud.
Akibatnya, kata Anang, menteri dinilai tidak fokus dalam bekerja. Padahal, masih banyak persoalan di bidang pendidikan yang harus dibenahi Mendikbud.
Advertisement
"Seperti soal UN yang akan dihapus, ini berarti guru menjadi satu-satunya tumpuan bagi anak didik. Padahal kalau dibedah, persoalan guru masih sangat njlimet," ungkap Anang dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Selasa (29/11/2016).
Anggota dewan dapil Jember ini menguraikan persoalan kualitas guru yang masih perlu perhatian khusus. Hasil Uji Komptensi Guru (UKG) di Tanah Air, lanjut dia, masih masih jauh dari standar di angka 5,3 persen. Tidak sekedar itu, sekitar 70 ribu guru yang belum mengikuti program sertifikasi guru.
"Ini disebabkan belum lulus S1 dan D-IV. Saat ini juga ada 700 ribu Guru Tidak Tetap (GTT). Ini semua pekerjaan rumah Mendikbud," Anang menjelaskan.
Selain persoalan guru, politikus PAN ini mengingatkan persoalan sarana dan prasaran sekolahan yang masih memprihatinkan di banyak tempat. Persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi pemicunya.
"Belum lagi, Mendikbud juga berencana merombak K-13. Jadi memang menteri kita ini tidak fokus dalam bekerja. Ingat, semua ide Mendikbud ini taruhannya adalah anak didik," papar Anang.
Anang mengaku mendapat banyak aspirasi dari konstituennya terkait rencana penghapusan UN ini. Menurut dia, tidak sedikit orangtua siswa yang telah mengalokasikan anggaran untuk bimbingan belajar anak-anaknya untuk menghadapi UN.
"Banyak kegelisahan para orangtua yang muncul setelah pernyataan Mendikbud soal penghapusan UN," tandas Anang.
