Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, masyarakat Indonesia belum siap untuk membayar pajak dalam jumlah besar seperti di Skandinavia dan Denmark. Di sisi lain, pemerintah belum mampu meningkatkan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP).
Dia menceritakan, warga Denmark harus membayar pajak 70 persen dari penghasilannya. Namun pemerintah menanggung segala kebutuhan warganya dengan segala fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.
Advertisement
"Jadi dari lahir sampai mati ditanggung. Ada taking care, konsekuensinya mengeluarkan seluruh jerih payah untuk negara, tapi pemerintah harus bersih dan dipercaya. Itu suatu kontrak sosial yang harus disepakati," ujar Sri Mulyani saat Kuliah Umum Kenali Anggaran Negeri di Universitas Padjajaran, Jakarta, Selasa (29/11/2016).
Sementara di Indonesia, dia mengatakan, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan saja minta diturunkan dari 25 persen menjadi 17 persen. Kemudian pelaku UMKM yang meminta PPh Final diturunkan dari 1 persen.
"Mental orang Indonesia belum sampai ke situ (bayar pajak tinggi). Pemerintah juga belum bisa membuktikan bisa mengelola, seperti staf saya saat OTT kemarin, dulu ada Gayus, sekarang ada HS," ucapnya.
Atas kejadian itu Sri Mulyani mengaku sedih dan kecewa, termasuk pegawai Ditjen Pajak lain yang selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Ibarat peribahasa, nila setitik rusak susu sebelanga.
"Ini kan menyangkut kepercayaan. Kita akan terus memperbaiki reformasi, komitmen kita menghilangkan orang-orang yang tidak memiliki komitmen integritas," paparnya.
Dia menuturkan, pemerintah akan memperbaiki sistem online Ditjen Pajak supaya mengurangi intensitas pertemuan antara Wajib Pajak dan pegawai pajak, termasuk hari ini melantik direktur kepatuhan internal.
"Kita harus komitmen untuk tidak korupsi dan menjaganya, karena kepercayaan sangat penting," Sri Mulyani menandaskan.
