Liputan6.com, Timika - Kepolisian Resor Mimika, Papua, meminta warga setempat tidak perlu takut atau khawatir berlebihan untuk beraktivitas pada 1 Desember mendatang. Sebagian warga Papua masih merayakan 1 Desember sebagai momentum berdirinya gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Setiap tahun menjelang 1 Desember berbagai isu memang dikait-kaitkan dengan kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua. Tahun ini pun beragam isu telah merebak sejak sepekan terakhir.
"Kami minta semua masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Negara kita sudah merdeka lebih dari 70 tahun. Jadi, tidak perlu ada ketakutan," kata Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon di Timika, seperti dilansir Antara, Selasa, 29 November 2016.
Menurut dia, hingga kini Polres Mimika belum menerima pemberitahuan resmi soal adanya imbauan dari Pemprov Papua soal libur fakultatif Papua pada 1 Desember mendatang.
Baca Juga
Advertisement
"Kalau soal itu kami belum terima informasi resminya. Kalau memang benar ada imbauan untuk liburan fakultatif Papua, Dinas Pendidikan silahkan menyebarluaskan informasi itu ke sekolah-sekolah," ujar Victor.
Guna mengantisipasi potensi adanya aksi massa pada 1 Desember mendatang, Polres Mimika bersama jajaran TNI di wilayah itu sudah melakuka pemetaan dan antisipasi pada titik-titik yang dianggap rawan.
Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Windarto mengatakan TNI, Polri, Pemkab Mimika, tokoh-tokoh umat beragama dan semua paguyuban suku-suku di Mimika akan menggelar kegiatan apel bersama Nusantara Bersatu pada 30 November 2016 bertempat di Lapangan Timika Indah.
Kegiatan apel bersama Nusantara Bersatu itu dalam rangka memperkokoh kembali semangat persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa dari berbagai latar belakang suku, agama, golongan dan lainnya dalam bingkai dan wadah NKRI.
Dalam kegiatan apel bersama Nusantara Bersatu itu nanti akan digelar berbagai kegiatan antara lain doa bersama lintas agama oleh pemuka agama dari lima agama, pentas seni hiburan rakyat seperti tarian yospan, barongsai, reog ponorogo, dan tarian seka.
Kegiatan itu akan diakhiri dengan pembacaan deklarasi bersama seluruh komponen masyarakat Mimika untuk hidup bersatu, rukun dan damai dengan menjunjung tinggi kebinekaan.
"Apel bersama Nusantara Bersatu yang akan kita lakukan di Timika juga dalam rangka mendukung dan mendoakan agar negara dan bangsa Indonesia tetap damai dan dijauhkan dari segala macam konflik," kata Windarto.
Bukan Hari Keramat
Momentum peringatan hari lahir OPM pada 1 Desember selalu dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan beragam cerita seolah-olah akan terjadi kekacauan atau kerusuhan, yang akan menyasar warga pendatang.
Apalagi, pernah terjadi korban tewas setelah aksi demo besar-besaran di sejumlah lokasi, terkait hari lahir OPM, beberapa tahun lalu.
Karena itu, Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan berbagai pihak agar tidak menjadikan tanggal 1 Desember sebagai "hari keramat" untuk menakut-nakuti rakyat di Papua.
"Tanggal 1 Desember setiap tahun jangan dijadikan tradisi untuk menakut-nakuti masyarakat, sehingga membuat situasi di Papua menjadi tidak aman. Tidak boleh," ujar dia.
Gubernur Papua periode 2013-2019 itu memang tidak secara ekpslisit menggambarkan pihak-pihak yang menakut-nakuti masyarakat dengan judul "hari keramat" 1 Desember di Papua itu.
Namun, selain warga sipil atau masyarakat luas, sindiran kepala daerah di daerah otonomi khusus Papua itu, tentunya juga menyasar aparat keamanan.
Menurut mantan Bupati Puncak Jaya itu, semestinya bulan Desember dijadikan momentum kegembiraan bagi rakyat Papua dalam menyambut datangnya hari raya Natal, tanpa diwarnai dengan rasa ketakutan, teror dan intimidasi.
"Begitu kita memasuki bulan Desember, kita di Papua harus merayakan dengan penuh gembira. Rakyat Papua mengarahkan aktivitas mereka untuk menyambut sukacita Natal dan pergantian tahun. Jadi, tidak boleh lagi ada ketakutan-ketakutan," tutur Enembe.
Adapun Ketua Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Babtis Papua (PGBP) Pdt Socratez Sofyan Yoman, mengatakan 1 Desember tidak perlu disikapi berlebihan, baik oleh aparat keamanan TNI-Polri maupun masyarakat luas.
"Saya harapkan itu, aparat keamanan baik TNI-Polri tidak perlu berlebihan menyikapi, ekspos terkait itu (1 Desember) dan orang asli Papua juga tidak perlu berlebihan untuk membicarakan itu," kata Socratez.
Ia mengatakan berbagai persoalan yang terjadi di Papua, sudah sering dibicarakan di tingkat nasional, bahkan di internasional. Dengan demikian, 1 Desember yang kerap kali dikabarkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seharusnya disikapi dengan bijak.
Advertisement
Pengibaran Bintang Kejora
Selain beragam isu "keramat", 1 Desember di Papua itu juga dikait-kaitkan dengan momentum pengibaran bendera Bintang Kejora oleh kelompok masyarakat tertentu yang dikenal sebagai kelompok pendukung OPM.
Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende menegaskan bahwa akan akan sikap tegas bagi para pengibar Bintang Kejora (BK) pada 1 Desember di Tanah Papua.
"Apabila ada yang mengibarkan Bintang Kejora, akan ditindak tegas. Saya ulangi akan kita tindak tegas," kata dia, seperti dilansir Antara.
Menurut dia, keberadaan OPM saja sudah mengganggu stabilitas kamtibmas di wilayah Papua. Apalagi mengibarkan bendera Bintang Kejora yang jelas-jelas tidak sesuai konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Tidak boleh ada pengibaran Bintang Kejora di Tanah Papua, karena tanah Papua bagian dari pada NKRI yang harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan," ucap dia.
Mende mengaku telah menginstruksikan para kapolres, termasuk komandan Satgas Ops Aman Matoa V, yang tengah digelar bersama satuan TNI, untuk tidak ragu-ragu dalam menyikapi pengibar bendera Bintang Kejora.
Hal senada diungkapkan Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Deliaman TH Damanik. Ia menjelaskan, kodam dan polda di Papua telah menjalin kerja sama untuk mengantisipasi hal itu.
"Masyarakat ikut bertanggung jawab penuh, pada umumnya masyarakat sudah menyadari bahwa ini bagian dari NKRI yang tidak terpisahkan. Kalaupun ada oknum-oknum yang berseberangan ini tanggung jawab masyarakat untuk melaporkan kepada aparat," ujar Damanik.
Demikian pula penegasan Komandan Korem (Danrem) 173/PVB Brigjen TNI Chamim Besari bahwa aparat TNI-Polri akan menindak tegas pengibar bendera Bintang Kejora pada 1 Desember nanti.
"Langkah tegas aparat keamanan (TNI-Polri) berupa tembak di tempat jika menemukan ada warga yang mengibarkan bendera Bintang Kejora. Ini sesuai instruksi pimpinan," kata Brigjen Chamim.
Ia mengatakan, untuk mengantisipasi berbagai aksi terkait 1 Desember atau momentum perayaan hari jadi OPM, aparat keamanan yang dikendalikan para Kapolres, gencar berpatroli dan langkah persuasif.
