Liputan6.com, Pyongyang - Korea Utara (Korut) meradang dengan sanksi terbaru yang diterapkan PBB. Negeri pimpinan Kim Jong-un itu menuding Dewan Keamanan PBB telah menjadi boneka Amerika Serikat (AS).
Pada Kamis kemarin, DK PBB dengan suara bulat menyetujui dijatuhkannya sanksi berupa pemotongan 60 persen ekspor batu bara Korut ke China. Ekspor batu bara merupakan salah satu sumber utama Korut dalam mendapatkan mata uang asing.
Advertisement
Sementara itu, Tiongkok yang merupakan sekutu dekat Korut sekaligus salah satu anggota DK PBB, pun mendukung kebijakan ini.
Langkah serupa lantas diikuti pula oleh Korea Selatan (Korsel) dan Jepang. Kedua negara ini turut menjatuhkan sanksi terhadap Korut.
"Hukuman" yang dijatuhkan PBB, Korsel, dan Jepang ini merupakan tanggapan atas uji coba nuklir kelima Korut yang berlangsung pada September lalu. Uji coba nuklir yang memicu terjadinya getaran seismik 5,3 skala Richter itu disebut sebagai yang terkuat.
Dalam pernyataan terbarunya, Korut menyinggung bahwa negara-negara yang menjadi anggota DK PBB dan menjatuhkan sanksi adalah mereka yang juga melaksanakan uji coba nuklir dan peluncuran rudal.
"Obama dan antek-anteknya sangat keliru jika mereka berpikir dapat memaksa Korut untuk meninggalkan lini persenjataan nuklir melalui sanksi," sebut pernyataan itu seperti dikutip dari CNN, Jumat (2/12/2016).
Pejabat Korut Masuk 'Daftar Hitam'
Selain melancarkan sanksi yang juga memukul ekspor batu bara Korut, Korsel menegaskan akan melarang seluruh ahli nuklir dan rudal asing masuk ke negaranya jika mereka bekerja untuk Korut.
"Para pejabat senior Korut juga akan masuk daftar hitam," ujar Korsel dalam sebuah pernyataan.
Dua tokoh yang masuk dalam daftar tersebut adalah Choe Ryong Hae dan Hwang Pyong So. Mereka merupakan orang dekat Kim Jong-un.
"Kami telah memperluas jumlah pejabat yang dilarang dengan menambahkan 35 entitas dan 36 individu yang memainkan peran penting dalam mengembangkan senjata pemusnah massal serta berkontribusi dalam upaya rezim Korut mengamankan mata uang asing," kata Menteri Koordinasi Kebijakan Pemerintah Korsel, Lee Suk-Joon.
Tak lama setelahnya, Jepang juga mengumumkan akan mengambil langkah-langkah yang sama dengan Korsel. Tokyo menegaskan sebuah larangan masuk bagi kapal-kapal Jepang yang berlabuh di Korut.
Dalam pertemuannya dengan Dewan Keamanan PBB, PM Jepang, Shinzo Abe mengatakan pemerintahannya telah memutuskan untuk memperketat sanksi menyusul uji coba nuklir kelima dan penculikan warga asing oleh Korut.
Advertisement
Sanksi 'Kontraproduktif dan Berbahaya'
DK PBB sebelumnya telah memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Korut. Namun yang terbaru disebut yang paling "mematikan" karena bertujuan memotong suplai pendanaan yang mereka gunakan untuk mengembangkan program nuklir.
"Resolusi terakhir termasuk yang paling sulit dan paling komprehensif yang pernah dijatuhkan DK PBB," kata Sekjen Ban Ki-moon.
Namun menurut John Delury, seorang profesor studi internasional di Yonsei University di Seoul sanksi tersebut kontraproduktif dan berbahaya.
"Sanksi komprehensif dapat memicu Korut menjadi lebih terisolasi dan meningkatkan risiko meletusnya perang yang tidak diinginkan oleh seorang pun. Dan perang itu bisa menjadi sebuah bencana besar,"
"Sanksi 'Comprehensive' mengirim Korea Utara lebih dalam isolasi dan meningkatkan risiko perang yang tidak ada yang mau, perang yang bisa benar-benar bencana," tulisnya.
