Liputan6.com, Jakarta - Batalnya kunjungan kenegaraan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi ke Indonesia dinilai sebagai hal yang biasa. Terlebih belakangan kondisi Myanmar dan Indonesia juga tidak kondusif sehubungan dengan isu kekerasan terhadap warga minoritas Rohingya di negara itu.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, batalnya kunjungan Aung San Suu Kyi bukan hanya karena permintaan dari pemerintah Myanmar, tetapi juga dari pemerintah Indonesia. Salah satu pertimbangannya yaitu karena adanya aksi damai 2 Desember.
Advertisement
"Ya, saya kira sebaiknya begitu, apalagi ada masalah di sana. Kita setuju, bukan hanya permintaan mereka. Permintaan kita juga, ditunda dululah," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (2/12/2016).
Meski demikian, Wapres tetap berharap pemerintah Myanmar bisa segera menyelesaikan konflik Rohingya. Dengan demikian, tidak ada aksi di Indonesia yang menuntut kebebasan bagi masyarakat muslim di wilayah tersebut.
"Aman sih aman, tapi kasus Rohingya jangan lagi memperbesar masalah dalam negeri. Kalau ada demo besar-besaran kan juga tidak bagus," tandas JK.
