Liputan6.com, Ambon: Pada 2002 berbagai konflik di Maluku diharapkan mereda. Demikian pernyataan tiga tokoh agama: Kepala Keuskupan Amboina P.C. Mandagi, Ketua Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Pendeta Jhon Ruhulesian, dan Wakil Ketua Badan Imarat Muslim Maluku Thamrin Ely, di Ambon, baru-baru ini. Pernyataan harapan di tahun baru tersebut disampaikan seusai mereka mengikuti pemaparan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Inspektur Jenderal Polisi Farouk M. Saleh tentang proses penyelesaian konflik Maluku di Kantor Badan Pembangunan Daerah, Ambon.
Selain berharap konflik bisa berakhir, mereka mendesak pemerintah lebih serius menangani kasus Maluku. Setidaknya, pemerintah berupaya mendorong dan memfasilitasi pertemuan masyarakat Maluku, seperti yang dilakukan di Malino untuk perdamaian di Poso, Sulawesi Tengah.
Usulan penyelesaian konflik Maluku dengan jalan rekonsiliasi seperti di Poso juga pernah diutarakan Wakil Presiden Hamzah Haz akhir 2001 silam [baca: Wapres Mengusulkan Ambon Diselesaikan dengan Cara Poso]. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Jusuf Kalla berpendapat, pada prinsipnya akar permasalahan konflik di Poso memiliki kesamaan karakter dengan konflik di Maluku. Dengan demikian, jalan rekonsiliasi seperti Deklarasi Malino di Poso menjadi relevan [baca: Akar Konflik Maluku Persis dengan Poso].(ZAQ/Sahlan Heluth)
Selain berharap konflik bisa berakhir, mereka mendesak pemerintah lebih serius menangani kasus Maluku. Setidaknya, pemerintah berupaya mendorong dan memfasilitasi pertemuan masyarakat Maluku, seperti yang dilakukan di Malino untuk perdamaian di Poso, Sulawesi Tengah.
Usulan penyelesaian konflik Maluku dengan jalan rekonsiliasi seperti di Poso juga pernah diutarakan Wakil Presiden Hamzah Haz akhir 2001 silam [baca: Wapres Mengusulkan Ambon Diselesaikan dengan Cara Poso]. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Jusuf Kalla berpendapat, pada prinsipnya akar permasalahan konflik di Poso memiliki kesamaan karakter dengan konflik di Maluku. Dengan demikian, jalan rekonsiliasi seperti Deklarasi Malino di Poso menjadi relevan [baca: Akar Konflik Maluku Persis dengan Poso].(ZAQ/Sahlan Heluth)
