Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan langkah efisiensi dalam proses birokrasi di Indonesia. Salah satu contohnya, terkait dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran.
"Saya jengkel sekali dalam 2 tahun ini energi habis. Hampir 60 persen sampai 70 persen birokrasi kita, energi habis untuk urus SPJ," ujar Jokowi pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (6/12/2016).
Dia mengaku saat melakukan peninjauan, kerap menemukan para pegawai negeri sipil (PNS) tengah sibuk mengurus SPJ penggunaan anggaran.
"Mau PPL sulit sekali. Ternyata semua berada di kantor, kemudian saya tanya kenapa (di kantor), dan jawabannya menyiapkan SPJ Pak. Ada proyek yang rutin di lapangan, terlihat lembur sampai tengah malam. Saya tanya, pada mengerjakan apa? ternyata SPJ Pak," tutur Presiden.
Baca Juga
Advertisement
Dengan rasa penasaran, Jokowi mengaku kemudian meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menelusuri SPJ tersebut.
"Saya suruh suruh telusuri ke Menkeu, apa SPJ itu kok semua birokarasi 60 sampai 70 persen mengerjakan itu semua, apa benar?, tegas dia.
Usai mengetahui jawabannya, dia pun meminta Menkeu untuk mengambil langkah penyederhanaan proses SPJ tersebut, yang dikatakan sebelumnya bisa mencapai puluhan lembar.
"Inefisiensi birokrasi kita di sini. Sehingga saya perintahkan tidak usah banyak-banyak (membuat SPJ) cukup 2 dari 44 lembar, yang penting pengawasan di lapagan sehingga kalau ada apa-apa cepat ketemu," tegas Jokowi.
