Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus membenahi infrastruktur nasional untuk mendorong daya saing. Selain itu, pemerintah juga terus mengurangi inefisiensi birokrasi yang selama ini membuat pekerjaan menjadi lama.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, biaya logistik di Indonesia memang masih 300 persen di atas beberapa negara lain. Padahal jika dilihat sebenarnya, biaya transportasi di Indonesia dengan negara lain tak begitu berbeda.
Hal yang membedakan antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga adalah infrastruktur di Indonesia yang tidak sebaik di negara lain. Hal tersebut membuat biaya logistik di Indonesia sangat mahal.
"Oleh karena itu, jika infrastruktur mampu diselesaikan dengan baik, maka biaya logistik bisa lebih murah dan daya saing Indonesia lebih baik," jelas Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia dengan tema Menguji Ketangguan Ekonomi Indonesia, di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12/2016).
Selain membenahi infrastrukturm Jokowi juga akan membenahi birokrasi di Indonesia. Salah satu contohnya, terkait dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran.
Baca Juga
Advertisement
"Saya jengkel sekali dalam 2 tahun ini energi habis. Hampir 60 persen sampai 70 persen birokrasi kita, energi habis untuk urus SPJ," ujar Jokowi.
Dia mengaku saat melakukan peninjauan, kerap menemukan para pegawai negeri sipil (PNS) tengah sibuk mengurus SPJ penggunaan anggaran.
"Mau PPL sulit sekali. Ternyata semua berada di kantor, kemudian saya tanya kenapa (di kantor), dan jawabannya menyiapkan SPJ Pak. Ada proyek yang rutin di lapangan, terlihat lembur sampai tengah malam. Saya tanya, pada mengerjakan apa? ternyata SPJ Pak," tutur Presiden.
Dengan rasa penasaran, Jokowi mengaku kemudian meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menelusuri SPJ tersebut.
"Saya suruh suruh telusuri ke Menkeu, apa SPJ itu kok semua birokarasi 60 sampai 70 persen mengerjakan itu semua, apa benar?, tegas dia.
Usai mengetahui jawabannya, dia pun meminta Menkeu untuk mengambil langkah penyederhanaan proses SPJ tersebut, yang dikatakan sebelumnya bisa mencapai puluhan lembar.
"Inefisiensi birokrasi kita di sini. Sehingga saya perintahkan tidak usah banyak-banyak (membuat SPJ) cukup 2 dari 44 lembar, yang penting pengawasan di lapagan sehingga kalau ada apa-apa cepat ketemu," tegas Jokowi. (Amd/Gdn)
