Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku jengkel saat mengetahui jika selama ini para aparat pemerintahan sibuk dengan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran.
Pembuatan SPJ yang mencapai puluhan lembar dinilai merupakan salah satu bentuk inefisiensi birokrasi di Indonesia.
Advertisement
Jokowi pun mengaku telah memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mencari tahu tentang SPJ tersebut.
"Coba cek Menkeu, kok semuanya birokrasi energi kita kerjain SPJ. Bener nda?," ujar Jokowi pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (6/12/2016).
Jokowi mengaku kaget saat mengetahui jika laporan SPJ tersebut mencapai puluhan lembar. Padahal, dia ragu jika hasil laporan SPJ memang benar-benar akan diperiksa aparat berwenang.
Perintah Jokowi kemudian langsung ditindaklanjut Sri Mulyani. Dia mengaku jika selama ini pimpinan proyek atau pengguna anggaran harus membuat setidaknya 70 SPJ setiap tahunnya.
"Jumlah pimpinan proyek pengguna anggaran membuat laporan uangnya sekitar 70 laporan dalam setiap tahun. Jadi SPJ itu Surat pertanggungan jawaban, bukan surat perjalanan dinas seperti dulu," jelas Sri Mulyani.
Usai mengetahui jawabannya, Jokowi kemudian meminta Menkeu untuk mengambil langkah penyederhanaan proses SPJ tersebut.
"Inefisiensi birokrasi kita di sini. Sehingga saya perintahkan tidak usah banyak-banyak (membuat SPJ) cukup 2 dari 44 lembar, yang penting pengawasan di lapangan sehingga kalau ada apa-apa cepat ketemu," tegas Jokowi. (Amd/Nrm)
