Liputan6.com, Jakarta APBN saat ini masih menjadi instrumen fiskal utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki dari sisi penerimaan yaitu dengan cara menggenjot sektor pajak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk perbaikan penerimaan, perlu dilakukan reformasi perpajakan. Menurut Sri Mulyani, salah satu hal yang terpenting ialah melakukan reformasi dari sisi kelembagaan pajak.
Advertisement
"Karena kalau kita ada institusi yang tidak kredibel atau belum, lalu diberi otonomi dan power, orang khawatir," kata dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (6/12/2016).
Kemudian, selain itu, dia juga mengatakan, perlu dilakukan reformasi dari sisi sumber daya manusia (SDM). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebutkan, yang tak kalah penting dalam rangka reformasi perpajakan adalah memperbaiki database pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah program Pengampunan Pajak atau tax amnesty.
Dalam kesempatan itu juga dia menekankan soal kepercayaan. Kepercayaan masyarakat akan pajak dan lembaga pajak harus ditumbuhkan.
"Tax amnesty penting menambah jumlah informasi dan base tetapi juga bukan hanya di dalam pajak tapi juga yang lain. Selama ini pajak tidak bisa akses informasi institusi lain, mereka khawatir kalau data dikasih ke Pajak maka Pajak akan eksploitasi. Itu kan trust (kepercayaan)," jelas dia.
Selain itu, dia menuturkan perlu membenahi sistem IT dan proses bisnis dari perpajakan.
"Apakah oleh pemeriksa boleh saja tiba-tiba saya cari wajib pajak atau wajib pajak cari oknum pajak. Itukan masalah integritas business process," tandas dia.
