Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi X dari Fraksi PAN Laila Istiana mengatakan, pihaknya mendukung moratorium Ujian Nasional (UN) asalkan pemerintah siap dengan kebijakan pengganti.
"Kami dari Fraksi PAN siap mendukung, asal pemerintah siap kebijakan penggantinya di 2017," ujar Laila di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Advertisement
Di menambahkan, kalau pemerintah belum siap moratorium, lebih baik wacana dilakukan tahun depan.
"Besok kita ketemu pemerintah bagaimana kesiapannya. Kemarin 1 Desember kita ketemu Mendikbud dan kita tanyakan kenapa pemerintah sampaikan ke media massa tanpa konsultasi dengan DPR, khususnya Komisi X," ucap Laila.
Laila mengatakan, saat itu Mendikbud menjelaskan ditanya keputusan itu ia sampaikan setelah menggelar rapat kabinet di istana.
"Mendikbud menjelaskan, setelah rapat kabinet ia diwawancarai media massa dan menjelaskan kepada awak media soal moratorium UN. Menurut saya ini membuat resah," kata dia.
Bagi Laila, UN selama ini menjadi momok yang menakutkan, seolah-olah selama ini orangtua dan siswa hanya fokus pada UN saja.
"Hal seperti itu akan membuat siswa dan orangtua terfokus pada UN saja, yang lain diabaikan. Untuk penggantinya kan sudah ada USBN. Kami pertanyakan kesiapan pemerintah untuk detailnya besok," pungkas Laila.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berencana menangguhkan Ujian Nasional (UN) pada 2017.
"Sudah tuntas kajiannya dan kami rencana (UN) dimoratorium. Sudah diajukan ke Presiden dan menunggu persetujuan Presiden," ucap Muhadjir.
Dia mengatakan alasan moratorium UN adalah karena pada saat ini UN berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik. Kemendikbud ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif.
