Liputan6.com, Jakarta - "Pilihan boleh beda, jauhi isu SARA," demikian tulisan yang tertera di spanduk di gerbang masuk Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Senin 24 Oktober 2016. Spanduk itu terpasang bukan tanpa maksud. Kebetulan hari itu di Balai Sudirman memang ada penetapan calon Gubernur DKI Jakarta oleh KPU DKI Jakarta.
"Secara resmi pemilihan gubernur dan wakil gubenur akan diikuti tiga pasangan calon. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno," ujar Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno di Balai Sudirman, Jakarta, Senin (24/10/2016).
Advertisement
"Mulai hari ini seluruh pasangan calon terikat dengan segala peraturan KPU, termasuk kegiatan kampanye," imbuh Sumarno.
Setelah menetapkan pasangan cagub-cawagub Pilkada DKI 2017, KPU DKI akan menggelar pengundian nomor urut calon pada Selasa 25 Oktober 2016.
Selain itu, sejak penetapan calon ini, masing-masing pasangan harus mendaftarkan akun media sosial miliknya ke KPU DKI Jakarta.
"Sampai hari ini belum ada satu pun dari pasangan calon yang mendaftarkan akun media sosialnya. Saya yakin setelah ditetapkan sebagai calon nanti mereka akan banyak melakukan pendaftaran," kata Sumarno, Sabtu 22 Oktober 2016.
Menurut dia, batas akhir pendaftaran akun media sosial tersebut yakni sehari sebelum masa kampanye dimulai atau Kamis, 27 Oktober 2016. Pendaftaran akun itu cukup penting karena KPU DKI Jakarta bersama Bawaslu dan Polda Metro Jaya akan mengawasi dan memantau para calon di akun tersebut.
"Apakah mereka akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, misalnya tidak melakukan fitnah, tidak menebarkan kebencian atas nama suku, agama, ras, tidak melakukan penghinaan, dan sebagainya," tutur Sumarno.
Sebelumnya, Ketua Pokja Kampanye DKI Jakarta Dahlia Umar mengatakan, pihaknya tidak membatasi jumlah akun yang dibuat masing-masing pasangan calon.
"Tidak ada pembatasan, yang penting kan ini masing-masing ada Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang penting didaftarkan semua agar jelas mana akun yang resmi mana akun yang tidak resmi," ujar Dahlia.
Menurut dia, apabila tidak didaftarkan, maka tidak ada kejelasan mana akun yang resmi dan implikasi hukumnya itu sangat berat karena kampanye dengan unsur fitnah dan menghasut itu ada konsekuensi hukumnya.
"Kalau ada akun resmi maka jelas akun resmi ini yang menjadi penanggung jawab seluruh objek kampanye dan menjadi objek hukum pengawasan kampanye oleh tim pengawas," ucap Dahlia.
Sementara itu, tak semua pasangan bakal calon bisa hadir pada penetapan cagub-cawagub ini. Pasangan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat tak hadir dalam acara penetapan pasangan calon untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017.
Menanggapi itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta tak mempermasalahkan jika pasangan cagub-cawagub petahana itu tak hadir. Ketua KPU DKI Sumarno mengaku, tidak mengetahui alasan Ahok-Djarot batal hadir dalam acara tersebut.
"Konfirmasi terakhir semua pasangan calon akan hadir. Kalau tidak hadir itu hak dari tiap-tiap pasangan," ujar Sumarno di Balai Sudirman.
Sumarno mengatakan, acara penetapan pasangan calon merupakan agenda penting dalam tahapan Pilkada serentak 2017. Namun, apabila pasangan calon tak dapat hadir, pihaknya masih bisa menolelir. "Yang terpenting ada perwakilannya," kata Sumarno.
Namun demikian, ia menegaskan Ahok-Djarot wajib hadir pada acara pengundian nomor urut yang akan di gelar Selasa, 25 Oktober 2016 di Hall D2, JIEXPO, Kemayoran Jakarta Pusat. "Kalau besok (Ahok-Djarot) tidak hadir, nomor urut tidak bisa diambil," ucap Sumarno.
Ahok sebelumnya menyatakan banyak pekerjaan lain yang harus dia selesaikan sebelum cuti panjang. Karena itu ia batal hadir di acara penetapan cagub DKI. Kendati begitu, dia bilang telah mengirim perwakilan.
"Aku tanda tangan enggak selesai itu dua koper dari kemarin. Kita kirim orang (perwakilan)," ucap dia.
Namun usai penetapan, Ahok akan mendatangi DPP PDI-Perjuangan. Menurut Ahok, di Markas PDIP akan ada acara oleh tim pemenangan Ahok-Djarot pasca-penetapan calon gubernur. "Nanti malam kita akan kumpul di DPP PDIP," kata Ahok.
Senada dengan Ahok, Djarot menyebut akan menyelesaikan kerjaannya di Balai Kota dulu. "Insya Allah enggak datang. Masih Banyak kerjaan," ucap Djarot.
Namun, informasi lain menyebutkan kalau Ahok tak bisa hadir karena masih harus memberikan keterangan terkait kasus dugaan penistaan agama.
"Ahok-Djarot enggak datang, sedang di Bareskrim selesaikan kasus," ujar Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Prasetyo Edi Marsudi, di Balai Kartini.
Nomor Urut dan Yel-yel
Sorak-sorai memenuhi Hall D JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa malam, 25 Oktober 2016. Ribuan pendukung tiga pasangan bersahutan meneriakkan yel untuk idolanya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ya, malam itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan pengundian nomor urut kampanye.
Ketiga pasangan, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat atau Ahok-Djarot, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni atau Agus-Sylvi dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno atau Anies-Sandi, pun semringah.
Ahok mendapat kesempatan pertama untuk mengambil nomor urut. Calon petahana itu dengan kemeja kotak-kotak dan celana jinnya, mengambil tabung hitam dalam kotak kaca. Agus yang mengenakan batik biru dan berpeci mendapat kesempatan kedua diikuti oleh Anies Baswedan.
Ketiganya membuka tabung hitam berisi nomor tersebut secara bersamaan. Ternyata, Agus-Sylvi mendapatkan nomor urut 1. Ahok-Djarot nomor urut 2, sedangkan Anies-Sandi nomor urut 3.
Saat itulah, sorak sorai kembali menggema. Seperti yang diperlihatkan pendukung Ahok-Djarot.
Ketika tahu mendapat nomor urut yang sama dengan Pilkada DKI 2012, para pendukung calon petahana itu spontan menyanyikan lagu salam dua jari. "Salam dua jari jangan lupa pilih Basuki," teriak para pendukung.
Ahok dan Djarot pun kompak mengacungkan dua jarinya dengan membentuk simbol perdamaian atau "peace". Pendukung pun mengubah lagu salam dua jari.
"Salam dua jari, jangan lupa Basuki-Djarot," ujar para pendukung Ahok-Djarot. Selain itu, yel-yel "Dua Periode" juga dikumandangkan.
Tak mau ketinggalan, Djarot pun berkata, "Salam dua jari, salam dua periode," dalam sambutannya.
Dia juga meminta masa pendukungnya agar tidak memasang spanduk, baliho dan stiker dukungan di sembarang tempat terutama di fasilitas umum.
"Khusus untuk pendukung setia, saya minta betul jangan pasang baliho di taman, stiker di pohon, tiang," ujar Djarot.
Dia mengingatkan, Jakarta sudah bersih. Oleh karena itu, ia meminta, harus tetap dijaga kebersihannya. "Jakarta sudah bersih, kali bersih, tamannya baik, mari kita jaga betul kebersihan kita semua," ujar Djarot.
Pada sambutannya di acara pengundian nomor urut, Djarot juga mengingatkan para pendukung setia Ahok-Djarot untuk menjaga keharmonisan Pilkada. "Mari jaga persahabatan, persaudaraan dan gotong royong," mantan Wali Kota Blitar tersebut menandaskan.
Setelah Ahok-Djarot, pasangan Agus-Sylvi resmi mendapatkan nomor urut satu dalam ajang pertarungan Pilkada DKI Jakarta 2017. Usai pengundian nomor urut, Agus pun diberi kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan.
Agus mengatakan, nomor urut pertama yang didapat dalam pengundian tersebut merupakan hal yang baik untuk mengawali perebutan kursi DKI 1. Agus lantas tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada KPU DKI, Bawaslu, serta seluruh jajarannya yang telah bersama-sama melewati seluruh tahapan dengan baik.
"Saya Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni mengatakan siap untuk berkompetisi secara damai, tertib, dan demokratis. Dan Alhamdulillah pasangan kami dapat nomor satu. Nomor Ini baik insya Allah," tutur Agus.
Agus mengatakan, nomor urut berapa pun pada dasarnya adalah baik. Tergantung dari bagaimana masing-masing pasangan mengartikan.
Saat ini, lanjut dia, pastinya setiap orang mulai memaknai dan menafsirkan arti nomor tersebut. Hal tersebut dianggapnya sebagai hal yang wajar sebagai bentuk perhatian publik.
"Tetapi yang penting adalah visi, misi, dan solusi. Juga komitmen dan ketulusan untuk memimpin Jakarta. Menuju Jakarta yang lebih baik lagi. Membuat Jakarta jadi rumah semua. Jakarta untuk rakyat," jelas Agus.
Agus menambahkan, seluruh pasangan calon gubernur tentunya menginginkan kampanye yang damai dan menyenangkan. Dia juga menginginkan agar kampanye dapat berjalan dengan lancar dan bernilai pendidikan.
"Kita tetap dalam pola pandang dan rasional. Karena kita ingin kampanye yang menyenangkan, mencerahkan, dan mengedukasi. Kita ingin lihat Ibu Kota Indonesia membuat bangga. Karena dunia internasional menyoroti sebagai tolak ukur sebuah bangsa," terang dia.
Menutup pidatonya, Agus menyempatkan diri berpantun. "Jalan-jalan ke Pasar Baru, banyak orang senyum dan menyapa. Alhamdulillah dapat nomor satu, semoga sukses untuk Jakarta," tutup Agus.
Bisa ditebak, ketika pasangan Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno mendapat giliran, nomor urut tiga satu-satunya yang tersisa. Dalam sambutannya, Anies mengaku tak mempermasalahkan berapa pun nomor urut yang didapat.
"Nomor apa pun telah mengantar kemajuan Jakarta, salam kita tetap salam bersama untuk Jakarta," kata Anies.
Ada yang spesial dari penyampaian pidato sambutan oleh Anies. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengenalkan sosok-sosok yang dianggap mewakili wajah Jakarta. Mulai dari aktivis lingkungan, hingga ibu rumah tangga.
"Kami datang bersama tamu kehormatan, babe Idin sosok yang bergerak menghijaukan kali-kali Jakarta. Ibu Dewi Sri, pedagang jamu, walau bisnisnya kecil namun dia tidak hanya berdagang, tapi memikirkan tentang kemajuan," tutur Anies.
"Kemudian Bung Manov, merintis bisnis bidang teknologi. Dia rela pulang ke Tanah Air demi membangun anak bangsa, dan juga Bu Rusmiati, seorang ibu rumah tangga yang menjadi pilar rumah tangga bagi keluarga," lanjut dia.
Anies menjelaskan sosok mereka adalah cermin dari Jakarta. "Mereka adalah Jakarta, mereka yang buat kita, Pilkada ini bukan tentang kita, tapi tentang Jakarta, tentang masa depan Jakarta," Anies menandaskan.
Advertisement
Mulai Dikawal dan Terikat Aturan
Tiga pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta sudah ditetapkan serta sudah mendapatkan nomor urut. Berbeda dari sebelumnya, tiga pasangan itu diwajibkan mengikuti sejumlah aturan yang dibuat KPU DKI Jakarta.
Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, dengan penetapan serta pengambilan nomor urut, ketiga pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta sudah mulai terikat dengan aturan Pilkada 2017.
"Mulai hari ini seluruh pasangan calon terikat dengan segala peraturan KPU, termasuk kegiatan kampanye," ucap Sumarno di Balai Sudirman, Jakarta.
Salah satunya adalah soal pengawalan masing-masing pasangan calon yang teknisnya akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
"Akan ada pengawalan melekat dari Polda Metro Jaya," ucap Ketua KPU DKI Sumarno di Balai Sudirman, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2016.
Hal itu pun dibenarkan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan. Menurut dia, setiap calon nantinya akan dikawal 10 orang petugas.
"Perlu saya sampaikan setiap pasangan calon ini ada 10 orang yang melekat. Cagub satu, cawagub satu. Ada tiga pasangan calon, berarti ada satu calon 10, jadi 60 orang," Iriawan menjelaskan.
Menurut Kapolda Metro Jaya, pengamanan tersebut sudah melekat sejak KPU DKI menetapkan secara resmi tiga pasangan cagub-cawagub untuk Pilkada Jakarta 2017. Hal ini didasari agar para calon bisa aman dan Pilkada DKI 2017 berjalan dengan tenang.
"Jadi mulai hari sekarang dia (pengamanan) sudah mulai merapat. Tujuannya untuk para pasangan bisa beraktivitas saat kampanye, tenang, aman," ujar Iriawan.
Bila nanti pengamanan terhadap tiga pasangan cagub-cawagub peserta Pilkada DKI 2017 dianggap kurang, maka akan ditambah tergantung situasinya. "Kalau nanti dirasa kurang, kita siapkan sebenarnya dua kali lipat. Jadi ada 20 orang, 60 standby," Kapolda Metro Jaya memungkasi.
Selain itu, pasangan calon juga akan diawasi terkait pendanaan kampanye serta besaran jumlah bantuan. Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Pencalonan dan Kampanye Dahlia Umar menyebut, pasangan cagub-cawagub Jakarta dapat menerima sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat. Hal itu mencakup pemberian dari perseorangan maupun badan hukum swasta.
Sumbangan itu diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam Pasal 74 ayat 5 disebutkan, sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 75 juta. Sementara sumbangan dari badan hukum swasta maksimal Rp 750 juta.
"Bentuknya bisa uang, bisa barang, bisa jasa," tutur Dahlia dalam Rapat Koordinasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Pembatasan Dana Kampanye di Kantor KPU DKI, Rabu 26 Oktober 2016.
Adapun jika sumbangan tersebut diberikan dalam bentuk barang atau jasa, harus memiliki nilai nominal harga, meskipun si penyumbang menyatakan gratis.
Nilainya harus setara dengan maksimal dana sumbangan yang telah diatur UU Pilkada. Setelah itu, dana tersebut akan diaudit oleh tim auditor.
"Kalau nanti ada penyumbang, begitu diaudit lebih dari Rp 750 juta (untuk badan swasta), kalau sudah terpakai, pasangan calon harus mengembalikan ke kas negara," jelas dia.
Kelebihan nilai sumbangan tersebut harus dikembalikan dalam bentuk uang. "Uangnya dari mana, ya kami kembalikan ke pasangan calon," terang Dahlia.
"Harus dikembalikan meskipun dari uang pribadi pasangan calon kalau jasa sumbangan nilainya lebih. Karena itu kami imbau agar tim pasangan calon berhati-hati mengelolanya (sumbangan jasa)," lanjut dia.
Kemudian, keseluruhan data penyumbang pasangan cagub-cawagub DKI mesti dilaporkan ke KPU DKI. Penyumbang juga harus menyerahkan formulir pernyataan, bahwa dana tersebut bukan dari hasil tindak pidana dan tidak dalam kondisi pailit.
"Sumbangan yang tidak jelas identitas penyumbangnya tidak boleh digunakan oleh pasangan calon. Sumbangan tersebut harus dikembalikan ke kas negara," Dahlia menandaskan.
Kini, kampanye Pillkada DKI 2017 masih berlangsung untuk pemilihan yang baru akan digelar pada Februari tahun depan.
