Liputan6.com, Nusa Dua - Saat ini krisis telah dialami oleh warga Rohingya. Etnis minoritas di Myanmar itu diduga telah mengalami sejumlah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara de facto dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.
Berdasarkan analisis citra satelit dari Human Rights Watch, ribuan bangunan di desa-desa milik warga juga dibakar. Diperkirakan, sekitar 30.000 warga Rohingya telah meninggalkan rumahnya di Rakhine.
Advertisement
Namun, hal tersebut telah dibantah oleh pemerintah Suu Kyi. Mereka mengatakan, tentaranya sedang berburu "teroris" di balik serangan mematikan di pos polisi pada bulan lalu.
Sejumlah demo pun telah dilakukan di sejumlah negara ASEAN, termasuk Indonesia, dalam menggapi krisis tersebut. Namun beberapa pihak menganggap bahwa dalam membantu warga Rohingya, seharusnya perlu wujud konkret, bukan hanya sekedar unjuk rasa.
Karena Myanmar termasuk anggota ASEAN, sebenarnya apa yang dapat dilakukan perhimpunan bangsa Asia Tenggara itu untuk membantu warga Rohingya?
Ditemui di sela-sela International Seminar, Democracy, and The Challenges of Pluralism and Security, Mantan Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, mengemukakan hal paling minimal yang dapat dilakukan ASEAN.
"Hal paling minimal yang bisa dilakukan ASEAN adalah bantuan kemanusiaan kepada warga di Rakhine, di mana mayoritas warga Rohingya harus dibantu dalam penghidupan, ekistensi, makanan, perumahan, obat-obatan, pendidikan," ujar Pitsuwan pada Rabu 7 Desember 2016 di Nusa Dua.
Menurutnya, ASEAN juga harus menunjukkan kepada dunia tentang kepedulian terhadap Rohingya. Ia menambahkan bahwa warga Rakhine, baik Buddha maupun Muslim, harus diyakinkan bahwa ASEAN peduli kepada mereka untuk menanggapi kesulitan yang sedang dihadapi.
"Kita juga harus melakukan hal yang sama bagi dua komunitas, tidak hanya umat Budha maupun Muslim, tapi untuk dua komunitas karena mereka juga menderita kemiskinan, dan merasa terpinggirkan dari layanan negara," ujar Pisuwan.
"Jadi hal paling kecil yang dapat dan harus ASEAN lakukan adalah dengan melakukan bantuan kemanusiaan dan melakukan pendekatan ASEAN, bukan pendekatan Malaysia, atau Brunei. Ini bukan tentang negara muslim di ASEAN, tapi ASEAN secara keseluruhan," imbuh dia.
Namun, Pitsuwan menyebut bahwa isu soal kewarganegaraan dan permanent resident merupakan hal yang harus dibahas oleh Pemerintah Myanmar sendiri. Dalam soal tersebut, ASEAN hanya dapat membantu dengan masalah teknis jika itu memang keputusan Myanmar.
Ia juga menyebut peranan komunitas global yang juga harus bekerja untuk membantu dan mendorong penyelesaian masalah tersebut.
"Jadi masalah itu harus diselesaikan dari dalam dengan bantuan regional, dan kooperasi serta dukungan dari komunitas global. Kita harus bekerja berdasarkan situasi di lapangan dan mencoba untuk membuat sejumlah akomodasi dan persiapan sehingga penderitaan mereka dapat berkurang, dan mencegah ketidakstabilan dan ketidakamanan lebih lanjut yang dapat memberikan dampak bagi wilayah," ujar Pitsuwan.
