Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku ingin membantu masyarakat Indonesia saat situasi ekonomi nasional dan dunia yang sedang melambat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikelola dan disalurkan dengan tepat sasaran, yakni ke masyarakat yang membutuhkan.
"Coba evaluasi berapa persen bantuan yang sampai ke masyarakat. Program yang tidak perlu atau tidak urgent, setop saja," tutur Susi saat Penyerahan DIPA 2017 di kantornya, Jakarta, Kamis (8/12/2016).
Evaluasi lainnya, kata Menteri Susi, kumpulkan semua rencana Forum Grup Discussion (FGD), simposium, seminar, lokakarya dan menginventarisir apa saja program yang bisa dibekukan sehingga bisa mendapatkan penghematan lebih banyak.
"Uang penghematan ini bisa dibalikin ke negara atau digunakan untuk proyek lain yang lebih bermanfaat untuk jadi santa claus bagi nelayan. Kalau ada yang belum terbantu, kita bantu sehingga uang tidak balik ke Menkeu," ujar dia.
Baca Juga
Advertisement
"Saya ini orang yang tidak bisa berdiri tegak kalau saya tahu di sini banyak yang tidak etis," tegas Menteri Susi.
Dirinya juga meminta kepada seluruh pegawai KKP untuk menghemat anggaran negara pada pos perjalanan dinas. Upaya ini dilakukan guna menjadikan KKP sebagai Kementerian yang efektif dan efisien.
"Saya dan Eselon I bisa jalan tanpa banyak staf. Yang bisa dikerjakan sendiri, dikerjakan sendiri. Ini akan membuat KKP efisien dan efektif yang merupakan tujuan kita menjadi pengelola negara, secara administrasi dan keuangan. Dua posisi ini yang kita jalankan demi mensejahterakan masyarakat," ucap Menteri Susi.
Sebelumnya Susi menginstruksikan kepada seluruh jajaran pejabat Eselon KKP agar mengelola dan menggunakan anggaran negara dengan benar, harus tepat sasaran sehingga dapat membantu masyarakat keluar dari kesulitan. Sebab ekonomi dunia diramalkan masih mengalami pelemahan di 2017.
"Ramalan ekonomi dunia tidak membaik di 2017. Ekonom Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat (AS), beberapa kali bilang tahun depan akan lebih sulit untuk Indonesia. Kita bantu kesulitan masyarakat dengan stimulus program yang kita punya," kata dia.
Dia menegaskan, KKP tidak dapat menyerahkan sepenuhnya program kepada Kepala Dinas di daerah, seperti bantuan mesin es, kapal, subsidi ke nelayan, dan program lainnya yang sudah dirancang KKP untuk masyarakat.
"Kita harus pastikan orang yang belum dapat kapal, untuk dapat kapal. Bukan orang yang sudah punya kapal, bisa dapat kapal lagi. Tapi diberikan ke masyarakat yang membutuhkan dan ingin kerja tapi tidak punya fasilitas. Uang negara yang kuta kelola harus betul-betul sampai ke masyarakat, stakeholder terbesar negara kita," tegas Susi.
Susi menuturkan, KKP harus evaluasi setiap program sehingga tidak hanya mengandalkan Kepala Dinas untuk menyalurkan setiap bantuan. "Ini hal yang harus dicamkan. Kitaa punya anggaran Rp 10 triliun yang harus dikelola, jangan sampai salah sasaran, salah alamat, salah orang. Bikin terobosan supaya bantuan yang kita berikan sampai ke orang yang berhak," ujar dia.
