Liputan6.com, Ternate - Pelayanan di RSUD Chasan Boesoerie Ternate terhenti. Hal ini lagi-lagi lantaran para pegawai melakukan mogok kerja karena hak-hak mereka belum dibayarkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut).
Dampak aksi ini, banyak pasien terlantar. Bahkan, operasi salah satu pasien rawat inap terpaksa batal dan pihak keluarga memilih dirujuk ke Manado.
Hal itu dikemukakan salah satu kerabat pasien yang batal operasi di RSUD Chasan Boesoerie Ternate, Sahril Marsaoly, kepada Liputan6.com, Jumat, 9 Desember 2016.
Sahril menyesalkan aksi ini harus mengorbankan pelayanan RSUD Chasan Boesoerie Maluku Utara kepada para pasiennya.
"Saya kaget pas tiba di ruangan (tempat kerabat dirawat inap). Saya tiba jam 6 sebelum maghrib, sampai jam 8 malam tidak ada pelayanan. Saya bertanya ke perawat, kenapa (pelayananannya) begini? Perawat itu menjawab karyawannya lagi mogok kerja," cerita Sahril.
"Alasannya karena pemangku kebijakan menahan gaji karyawan," ujar Sahril berdasarkan pernyataan dari perawat.
Baca Juga
Advertisement
Sahril mengaku kecewa atas kejadian yang juga terjadi di beberapa rumah sakit. Menurut dia, jika tidak segera diatasi segera, maka sulit sekali mencapai tujuan pemerintah, yaitu Indonesia Sehat.
"Kan kasihan ujung-ujungnya pasien sakit yang berobat kena imbas," tegas dia.
Sahril mengungkapkan, Jumat malam tadi kerabatnya tersebut seharusnya dioperasi. "Info terakhir dibatalkan. Keluarga ambil langkah bawa ke Manado Sabtu (10/12/2016)," kata dia.
Berdasarkan penelusuran Liputan6.com, beberapa petugas kesehatan yang mogok kerja menyebutkan aksi boikot berkaitan dengan hak-hak pegawai yang belum terbayar.
Nurzaina, salah satu di antaranya mengatakan, aksi mogok rekan-rekannya berkaitan dengan janji Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang hingga kini nihil realisasi.
Rekan-rekannya tetap melakukan mogok kerja hingga tuntutan para petugas kesehatan itu terpenuhi. Sambung Nurzaina, karena aksi yang dilakukan sebelumnya sudah mendapat titik terang dari gubernur melalui Sekprov Muabdin Radjab dan Direktur RSUD Syamsul Bahri.
"Aksi yang dilakukan minggu lalu itu Sekprov dan Direktur (RSUD Chasan Boesoerie) sudah turun. Pak gubernur melalui keduanya sudah buat kesepakatan, minggu ini Pemprov bayar semua hak perawat, pegawai dan bidan," ujar dia.
"Tapi sore ini (Jumat tadi) belum, makanya kami bikin aksi mogok kerja lagi sampai kesepakatan yang dibuat dibayar," tambah Nurzaina, yang juga pegawai RSUD Chasan Boesoerie Ternate, saat dihubungi Liputan6.com, malam tadi.
Dia mengemukakan, ratusan petugas kesehatan RSUD setempat menuntut agar hak-hak mereka selama 6 bulan atau yang belum terbayar segera dilunasi Pemprov Maluku Utara.
Kepala RSUD Chasan Boesoerie Ternate Syamsul Bahri saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Idhar Sidi Umar mengaku, tidak mengetahui adanya tunggakan gaji petugas kesehatan di RSUD milik Pemprov Malut itu.
Dia mengatakan, anggaran honor tersebut sudah diusulkan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2016 dan sudah disahkan.
"Jadi kalau belum bayar ke karyawan itu saya tidak tahu," tutup dia.
