Liputan6.com, Jakarta Dalam pembebasan dua sandera WNI kapal TB Charles di Filipina, pemerintah juga menggunakan jasa salah satu pendiri kelompok politik garis keras Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), Nur Misuari.
Namun, komunikasi dengan Misuari tidak sepenuhnya berjalan mulus. Terdapat beberapa hambatan yang ditemui.
"Status dari Nur Misuari (yang sempat) jadi buronan agak sulit berhubungan, agak terhambat hubungan kita. Nah, kemarin dua minggu lalu saat saya kunjungan ke Malaysia awal November sudah diumumkan kalau surat penangakapan, sudah dilepaskan jadi status tak buron mudah lakukan kontak," sebut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, di kantornya, Selasa (13/12/2016).
Iqbal menjelaskan, digunakannya jasa Misuari didasari alasan tepat. Sebab, pria ini punya jaringan luas yang bisa mempermudah pembebasan seluruh sandera.
"Faktanya yang punya akses MNLF," tambah Iqbal.
Baca Juga
Advertisement
Terkait apakah ada protes dari Filipina terhadap Indonesia karena menggunakan Misuari yang sempat menyandang status buronan pemerintah, untuk memperlancar pembebasan sandera, hal tersebut tidak terjadi. Iqbal memastikan tak ada protes dari Filipina.
Misuari pun saat membantu Indonesia dalam upaya pembebasan sandera sangat kooperatif. Semua kemampuan ia keluarkan agar seluruh WNI bisa lepas dari penyekapan Abu Sayyaf.
"Dia melakukan dengan tim pemerintah di lapangan, bersama tim MNLF juga melakukan komunikasi dengan berbagai chanel dengan penyadera langsung, keluarga penyadera dengan istri semua, chanel kita punya kita gunakan," ucap Iqbal.
Walau mengakui jasa Misuari, Iqbal menyebut keberhasilan mustahil terjadi, jika tidak ada campur tangan Tentara Filipina. Sebab, karena operasi militer yang dilancarkan secara intens kekuatan Abu Sayyaf semakin melemah.
"Memang tekanan militer yang dilakukan mempekuat bargaining position kita," pungkas dia.
