Liputan6.com, Jakarta - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal menyatakan, penyusunan standar opreasional prosedur (SOP) kerjasama keamanan maritim Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk memakan waktu lama.
Iqbal menjelaskan, proses ini terganjal belum sepakatnya Negeri Jiran dalam bagaimana SOP yang sesuai untuk pengamanan Laut Sabah. Perairan itu bersama Laut Sulu merupakan wilayah operasi Kelompok Abu Sayyaf.
"SOP itu memang kemarin agak lama pembahasannya dari Mei baru diendorse tanggal 23 November kemarin, itu karena Malaysia belum sepakat," ucap Iqbal di kantor Kemlu, Rabu (13/12/2016).
"Tidak sepakatnya itu karena perbedaaan karakter ancaman. Karakter ancaman beda antara di perairan Sulu dengan di Sabah itu," sambung dia.
Baca Juga
Advertisement
Meski saat ini, belum ada kesepakatan resmi dan masih dalam bentuk dukungan, Indonesia telah menjalankan kerjasama keamanan maritim di Laut Sulu bersama Filipina terlebih dahulu.
Hasilnya pun baik. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi penculikan terjadi di laut yang terletak di antara perbatasan Indonesia dan Filipina ini.
"Kita sebenarnya melihat sudah cukup berhasil di perairan Sulu," kata Iqbal.
Sementara, walau belum ada kesepakatan di Laut Sabah, RI sudah punya jurus agar tidak terulang penculikan di perairan tersebut. Nelayan WNI disarankan tak melaut lebih dulu hingga ada jaminan keamanan.
"Sementara konsul kita di Tawau sudah memberikan himbauan ke masyarakat kita di pesisir untuk sementara waktu sampai kondisi cukup stabil jangn angan melaut dulu," paparnya.
"Kita juga sudah sampaikan seruan ini kepada asosiasi pemilik kapal, dan mereka bisa menerima itu sementara, sambil menunggu ada upaya penguatan di pihak Malaysia," jelasnya.
Walau begitu, Iqbal meminta pihak Malaysia untuk segera mengeluarkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar pengamanan maritim di Laut Sabah segera dijalankan.
Indonesia, kata Iqbal, selalu siap membantu Malaysia mengamankan perairan ini. Bahkan, kepastian tersebut sudah sempat disampaikan kala Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Malaysia Anifah Aman November lalu.
"Kita siap saja kalau Malaysia membutuhkan dukungan kerjasama kita siap bekerjasama
Tapi kan mereka yang harus menentukan kerjasama seperti apa yang mereka butuhkan," tuturnya
"Ini karena sudah harus diextend pengamanannya bukan hanya di transit daerah di sekitarnya juga harus diamankan," Iqbal menutup.
