Liputan6.com, Jakarta Pada pelaksanaan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di New York, September lalu, enam negara Pasifik, melayangkan tuduhan pada Indonesia. Mereka menuding telah terjadi pelanggaran HAM di Papua.
Bukan sekali masalah Papua diangkat di Sidang Majelis Umum PBB. 2016 ini merupakan kali kedua.
Melihat kerapnya isu HAM Papua disorot dunia, Direktur Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar menyatakan PBB telah memberikan rekomendasi soal tinjauan periodik universal (UPR) mengenai Papua kepada Pemerintah. Namun, jumlahnya tidak banyak.
"Saya tegaskan dari 150 rekomendasi yang kita terima di bawah mekanisme UPR, rekomen tentang Papua hanya lima," ucap Dicky di Hotel Sari Pan Pacific, Rabu (14/12/2016).
UPR merupakan tinjuaun berkala terhadap performa penegakan HAM negara anggota PBB. Dasar tinjuan ini adalah Piagam PBB, Deklrasi HAM, Instrumen di HAM dan juga janji komitmen yang pernah dibuat pemerintah terkait penegakan hak asasi.
Dicky menyatakan, meski rekomen mengenai Papua tidak begitu banyak, bukan berarti masalah HAM di Bumi Cendrawasih telah usai.
Baca Juga
Advertisement
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Indonesia dalam menghormati HAM di Papua. Kendati demikian, pemerintah telah melakukan langkah nyata dalam memperbaiki persoalan tersebut.
"Bukan mengecilkan tapi kita lihat secara proposional, bahwa betul ada permasalsahan tapi sekarang pemerintah sedang megupayakan dibahwa Kemenkopolhukam ada tim yang sedang bekerja," ujar Dicky.
Terkait sorotan asing, terhadap Indonesia dalam masalah Papua, Dicky mengatakan hal itu telah didengar Indonesia. Ia menyatakan, Kemlu telah menyampaikan kepada negara-negara yang memiliki concern bahwa RI terus memfokuskan diri dalam memperbaiki hal itu.
Dikcy bahkan menegaskan, seluruh masalah di Papua, bukan hanya soal HAM namun dihampir semua persoalan telah menjadi prioritas Presiden Joko WIdodo untuk ditangani dan diperbaiki.
"Perhatian masyarakat internasional soal isu Papua, memang benar di Sidang Majelis Umum ada beberapa rujukan dari beberapa negara di Pasifik, dan kita di Kemlu melakukan banyak upaya untuk menjelaskan kepada mereka secara proporsioal. Secara bersamaan kita juga melakukan perbaikan di Papua," kata dia.
"Presiden punya perhatian sangat khusus di Papua terutama di HAM nya. Masukan tentu kita catat, dan menjadi masukan bagi perbaikan terus menerus tak hanya di Papua tapi seluruh dunia," pungkas dia.
