Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengusulkan untuk memberikan insentif untuk proyek strategis nasional. Usulan ini diucapkannya usai meninjau proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Bundaran HI, Jakarta.
Pada kesempatan itu, Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar meminta kepada Budi Karya untuk mengecualikan pembangunan MRT tersebut tidak dipungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Advertisement
"Semangatnya mestinya Kemenhub mendukung permintaan itu, karena kalau ini (investasi) membesar, beban proyek ini juga membesar, ini akan jadi permasalahan kita di masa yang akan datang," kata Budi Karya di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (14/12/2016).
Budi Karya menjelaskan, proyek MRT ini menjadi proyek transportasi masal di Indonesia. Untuk itu sudah menjadi kewajiban pemerintah baik pusat ataupun daerah untuk mendukungnya.
Nantinya MRT ini juga memiliki fungsi yang signifikan di DKI Jakarta, terutama dalam mengurangi kemacetan. Karena dalam sekali jalan, MRT bisa mengangkut penumpang mencapai 1.200 orang.
"Spiritnya itu kita banyak proyek strategis nasional yang dibiayai APBN kalau kita kenakan apakah itu PNBP atau itu kan membebani pemerintah juga. Kenapa tidak kasih disepensasi saja, nanti dengan dia menghasilkan laba dan kurangi kemacetan itu jadi nilai produktivitas juga," papar Mantan Direktur PT Angkasa Pura II ini.
Di kesempatan yang sama, William Sabandar mengungkapkan sampai saat ini perkembangan mega proyek transportasi ini sudah mencapai 47,46 persen.
