Liputan6.com, Washington, DC - Iran memerintahkan para ilmuwannya untuk memulai pengembangan "baling-baling" nuklir. Ini mereka sebut sebagai tanggapan atas sikap Amerika Serikat (AS) yang melanggar perjanjian nuklir.
Para ahli nuklir mengatakan, jika perintah Presiden Hassan Rouhani tersebut dilakukan maka Iran harus memperkaya uranium untuk kemurnian fisil di atas tingkat maksimum yang ditetapkan dalam perjanjian nuklir dengan sejumlah kekuatan dunia.
Advertisement
Pengumuman Rouhani ini menandai reaksi pertama Iran atas keputusan Kongres AS pada bulan lalu untuk memperpanjang sejumlah sanksi.
Gedung Putih mengatakan mengetahui persis perintah Rouhani tersebut. Namun mengutip pernyataan orang nomor satu di Iran itu bahwa pengembangan kapal laut bertenaga nuklir akan dilakukan di bahwa kerangka komitmen Iran.
"Pengumuman dari Iran saat ini tidak bertentangan dengan perjanjian internasional yang mencegah negara itu memiliki senjata nuklir," kata Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest seperti dikutip dari Reuters, Kamis (15/12/2016).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, John Kirby mengatakan, AS yakin bahwa Badan Energi Atom Internasional akan menganalisis kepatuhan Iran atas perjanjian nuklir tersebut.
"Ada banyak yang tidak kita tahu, tentang apa maksudnya," kata Kirby merujuk pada pengumuman Rouhani.
Presiden Iran sendiri menggambarkan teknologi yang dimaksudnya sebagai "baling-baling nuklir yang akan digunakan dalam transportasi laut". Namun ia tidak menjelaskan apakah itu berupa kapal atau kapal selam.
Pernyataan Rouhani tersebut ditengarai akan meningkatkan ketegangan dengan Washington. Belakangan hubungan kedua negara cukup "panas" menyusul pernyataan presiden terpilih Donald Trump yang mengatakan akan membatalkan perjanjian nuklir dengan Iran.
Negeri Para Mullah itu secara terbuka menuduh AS tidak sepenuhnya memenuhi komitmen mereka dalam kesepakatan yang mengharuskan Iran membatasi kegiatan nuklirnya.
"Sehubungan dengan baru-baru ini (Kongres AS) RUU untuk memperpanjang sanksi terhadap Iran, saya perintahkan kepada Badan Energi Atom Iran untuk merencanakan desain dan konstruksi dari baling-baling nuklir yang akan digunakan pada transportasi laut," kata Rouhani.
Sementara itu anggota Kongres AS mengatakan, RUU yang mereka buat tidak melanggar kesepakatan nuklir dengan Iran. Melainkan memberikan Washington keleluasaan untuk menerapkan sanksi baru jika Iran melakukan pelanggaran.
Hingga saat ini belum ada komentar dari Badan Energi Atom Internasional yang memonitor program nuklir Iran terkait permintaan Rouhani tersebut.
Perkembangan terbaru dari Washington menyebutkan bahwa RUU yang dibuat untuk memperluas sanksi Iran selama 10 tahun tersebut tidak akan ditandatangani Presiden Barack Obama. Gedung Putih pun menegaskan produk hukum tersebut tidak akan mencederai perjanjian nuklir.
"Pemerintah telah menyatakan dengan jelas bahwa UU perpanjangan Iran tak ada gunanya, kami sepenuhnya telah konsisten dengan komitmen dalam perjanjian JCPOA. Tetap pada posisi ini, maka UU akan menjadi hukum tanpa tanda tangan presiden," ujar Gedung Putih melalui sebuah pernyataan.
