Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas lanjutan terkait evaluasi pelaksanaan ujian nasional (UN). Pemerintah menunda moratorium UN dan meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk mengkaji lebih dalam.
Jokowi mengatakan, laporan dari Programme Internationale for Student Assesment (PISA) yang dirilis oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) prestasi Indonesia terus mengalami peningkatan pada 2015. Peningkatan ditunjukan pada kategori sains, membaca, dan matematika.
Advertisement
"Peningkatan yang cukup tajam dan jika tren ini berlanjut, maka diperkirakan tahun 2030, pendidikan di Indonesia akan setara dengan negara-negara di OECD," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2016).
Jokowi meminta beberapa faktor ini juga masuk dalam pertimbangan. Sebelum nantinya pemerintah benar-benar menerapkan moratorium terhadap ujian nasional.
"Jangan sampai, karena kalau kita lihat di negara-negara lain justru mengalami penurunan skor. Tapi di Indonesia justru skornya naik. Ini untuk, sebagai salah satu pegangan," Jokowi memungkas.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, rencana pemerintah untuk melaksanakan moratorium ujian nasional pada 2017 ditunda. Pemerintah ingin ada kajian lebih mendalam terkait rencana moratorium ujian nasional tersebut.
"Ya hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 7 Desember 2016.
Saat ini, JK menjelaskan, ujian nasional masih dibutuhkan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan secara nasional. Evaluasi sistem pendidikan secara nasional justru dapat dilihat dari hasil ujian nasional.
