Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi ketua delegasi Indonesia dalam pertemuan antar menteri se-ASEAN untuk membahas kondisi di Rakhine, Myanmar. Pertemuan itu merupakan inisiasi dari state counsellor negara tersebut, Aung San Suu Kyi.
Menlu menyatakan sikap RI terkait Myanmar sudah final. Pemerintah Indonesia meminta digunakannya pendekatan inklusif demi menyelesaikan masalah tersebut.
"Perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia terhadap semua masyarakat, termasuk masyarakat Muslim, di Negara bagian Rakhine harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan inklusif," ujar Retno, Senin (19/12/2016).
Dalam pertemuan tersebut, Retno menegaskankan keprihatinan Indonesia dan pentingnya untuk segera mengembalikan keamanan dan stabilitas bagi upaya untuk meneruskan pembangunan yang inklusif di Rakhine.
Baca Juga
Advertisement
Ia menambahkan, akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine harus dibuka secara luas. Hal ini penting demi memulihkan kondisi di wilayah tempat komunitas Muslim Rohingya tersebut tinggal.
Di depan Suu Kyi dan Menlu ASEAN, ia menyatakan, Indonesia siap memberikan bantuan kepada Myanmar. Baik dalam bentuk peningkatan kapasitas mau pun pemberian bantuan kemanusiaan.
"Seperti yang disampaikan Aung San Suu Kyi, Myanmar membutuhkan bantuan peningkatan kapasitas di berbagai bidang. Indonesia siap memberikan bantuan peningkatan kapasitas termasuk bagi peningkatan kapasitas polisi dan aparat keamanan, serta memfasilitasi kegiatan interfaith dialogue untuk mendukung upaya rekonsiliasi di Rakhine," tegas Retno.
"Kita kumpul di Yangoon sebagai satu keluarga ASEAN untuk saling membantu, saya mendorong semua anggota ASEAN untuk terus secara konstruktif mendukung dan membantu Myanmar dalam mengatasi situasi di negara bagian Rakhine yang sangat kompleks," ucapnya.
