Liputan6.com, Entikong - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong, Kalimantan Barat. Menurut Presiden, pembangunan PLBN Entikong sangat penting tak hanya untuk pos penjagaan, tapi juga untuk menunjukkan martabat dan harga diri bangsa.
"Sudah berapa puluh tahun bangunan ini tidak pernah disentuh apa pun? Saat itu juga saya perintahkan kepada Menteri PU (Pekerjaan Umum), saya minta bangunan ini segera diruntuhkan. Saya beri waktu dua tahun dan perintah saya singkat, saya minta lebih baik dari yang di sana (Malaysia)," ujar Jokowi di lokasi, Rabu (21/12/2016).
Advertisement
Sebelum dibangun, PLBN Entikong sangat memprihatinkan. Kondisi pos antara Indonesia dan Malaysia sangat kontras. Karena itu, Jokowi langsung memerintahkan untuk membangun kembali PLBN Entikong.
"Ini masalah kebanggaan, masalah nasionalisme, masalah martabat dan harga diri kita. Kalau saya tidak mau seperti itu. Di sana saya bisa melihat, yang di sebelah sangat megah, yang di kita sangat jelek sekali. Inilah sebuah kebanggaan yang ingin kita bangun bahwa kita ini negara besar," tegas Jokowi.
Setidaknya ada tujuh PLBN di berbagai daerah di Indonesia yang direnovasi total. Setelah ini, Presiden meminta kegiatan ekonomi segera digalakkan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
"Nanti kalau tambah pasar yang besar di situ sudah ada pergerakan ekonomi. Saya kira inilah manfaat yang kita dapatkan dari adanya perbatasan di Entikong ini sebagai kawasan terdepan kita," ucap Jokowi.
Jangan Ada Pungli
Pembangunan PLBN juga seharusnya bisa meningkatkan kewaspadaan dari aparat keamanan, seperti Imigrasi, dan Bea Cukai. Peningkatan kualitas keamanan juga dibutuhkan agar tidak ada lagi pungli ataupun penyelundupan narkoba.
"Meskipun di sini jauh dari Ibu Kota, ingat sekarang sudah ada Saber Pungli. Hati-hati, yang ditangkap sudah banyak, jangan ada yang bertambah dari sini. Kalau saya sudah ngomong hati-hati, artinya saya akan mengawasi," tegas Jokowi.
"Dengan perbaikan pos lintas batas ini mestinya hal-hal yang berkaitan dengan penyelundupan itu bisa dihilangkan, termasuk di dalamnya ialah penyelundupan narkoba," imbuh Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden di antaranya Menteri Koordinator bidang Pembangunam Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.
