Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi) meluruskan kabar mengenai adanya 10 juta tenaga kerja asing asal Tiongkok yang akan menyerbu Indonesia. Jokowi menegaskan, angka 10 juta warga Tiongkok yang akan masuk ke Indonesia bukan tenaga kerja, namun merupakan target wisatawan atau turis asal Tiongkok yang ingin dicapai pemerintah.
"Sepuluh juta itu adalah turis yang kita harapkan dari Tiongkok untuk bisa masuk ke Indonesia," tegas Jokowi saat Deklarasi Pemagangan Nasional di kawasan Karawang International Industrial City (KIIC), Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).
Advertisement
Upaya menarik wisatawan asal Tiongkok memang sudah dilakukan saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok beberapa waktu lalu. Jadi tidak ada hubungannya dengan ketenagakerjaan.
"Itu jadi rebutan. Nomor satu sekarang dalam perebutan turis dari Tiongkok itu ialah Amerika Serikat, karena bisa merebut 150 juta turis Tiongkok. Nomor dua adalah Uni Eropa. Ini urusannya adalah turisme, bukan tenaga kerja," tambah Jokowi.
Jokowi juga heran dengan angka 10 juta tenaga kerja yang muncul di masyarakat. Sebab, jumlah tenaga kerja asal Tiongkok di Indonesia saat ini baru 21 ribu orang.
"Jangan ditambahkan nol terlalu banyak. Saya kira tenaga kerja kita yang ada di Malaysia lebih dari 2 juta orang, yang ada di Saudi lebih dari 1 juta orang, yang ada di Hong Kong 153 ribu orang, yang ada di Thailand 200 ribu orang. Negara mereka welcome dan biasa-biasa saja," jelas Jokowi.
Belum lagi, gaji para tenaga kerja yang didapat di Indonesia lebih kecil dibanding mereka bekerja di negara masing-masing. Karena itu, Jokowi mempertanyakan munculnya isu serbuan tenaga kerja Tiongkok di Indonesia.
"Tetapi di kita logikanya tidak mungkin tenaga kerja dari luar, misalnya dari Hong Kong atau dari Eropa dan Amerika, masuk. Tidak mungkin, karena yang jelas gaji mereka di sana lebih besar daripada di kita. Kita harus bicara apa adanya," imbuh Jokowi.
Jokowi juga sudah memerintahkan untuk menindak tegas warga negara asing yang berani melanggar atau menyalahgunakan visa turis untuk bekerja. Aparat keamanan akan bertindak tegas bagi WNA yang berani menyalahgunakan bebas visa.
"Itu untuk turis, kalau ada yang ilegal ya tugasnya imigrasi dan Kemenaker untuk menindak," terang dia
Kementerian Luar Negeri juga sudah mengantisipasi segala kemungkinan pelanggaran yang timbul akibat kebijakan bebas visa ini. Kebijakan bebas visa untuk kunjungan turis Tiongkok dan sejumlah negara lainnya sebelumnya telah diberlakukan pada pertengahan tahun 2015 lalu.
Kebijakan itu sendiri diterapkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan industri pariwisata nasional.
"Kementerian Luar Negeri sudah melihat hal-hal seperti itu. Pasti dievaluasi mana yang membahayakan, mana yang tidak produktif, mana yang harus ditutup, atau mana yang harus diberikan yang baru untuk bebas visa nya. Saya kira semua negara seperti itu," Jokowi menandaskan.
