Liputan6.com, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menggenjot pembiayaan investasi non APBN dengan memanfaatkan antara lain sumber-sumber pembiayaan jangka panjang. Misalnya dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Menanggapi rencana Bambang Brodjonegoro, anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut baik. Menurutnya, itu akan menyelamatkan program-program pembangunan infrastruktur yang direncanakan Presiden Jokowi yang telah memulai pembangunan infrastruktur dari wilayah pinggiran.
Advertisement
Dengan demikian, lanjut dia, pembiayaan infrastruktur non APBN tidak tergantung dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN, di mana saat ini APBN sedang mengalami kontraksi akibat penerimaan pajak.
"Itu langkah yang cerdas yang menunjukkan pak Bambang sebagai seorang pemikir ekonomi yang bisa mencari jalan keluar terhadap kendala-kendala dalam keuangan negara," kata Misbakhun dalam keterangannya, Minggu (25/12/2016).
Menurut Misbakhun, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikirimkan ke DPR terkait PMN, disebutkan dalam audit tersebut menyisakan permasalahan serius dalam PMN yang selama ini sudah diprogramkan oleh pemerintah.
Langkah pembiayaan infrastruktur non APBN ini, menurut Misbakhun, harus makin diberi peluang dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas oleh presiden kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Supaya dalam melaksanakan kebijakan tersebut, menteri itu mempunyai dasar penugasan yang tidak tumpang tindih dengan kewenangan-kewenangan yang lain.
"Hal ini mengingat peran strategis dari pembiayaan infrastruktur non APBN untuk menyelamatkan pembangunan infrastruktur yang dicita-citakan pak Jokowi sebagaimana tertuang dalam Nawacita," tukas politisi Golkar itu.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan perlu keterlibatan swasta yang lebih besar dalam investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam perkembangannya, capaian financial close KPBU periode 2015-2016 mencapai Rp 63,86 triliun.
