Liputan6.com, Jakarta - Kehadiran Windows 10 pada Juli 2015 sempat menuai polemik bagi pengguna. Alasannya, Microsoft dianggap terlalu agresif dalam menggulirkan Windows versi terbaru itu ke pengguna.
Tak hanya melalui update yang dilakukan secara diam-diam, sejumlah pengguna juga seakan-akan dipaksa untuk melakukan pembaruan ke versi anyar itu. Menanggapi hal tersebut, Chief Marketing Officer Microsoft Chris Capossela baru-baru ini mengakui cara yang dilakukan pihaknya memang cukup agresif.
Bahkan, ia sempat mengungkapkan penyesalan atas tindakan tersebut. Kendati demikian, cara itu dipercaya merupakan tindakan yang cukup baik untuk dilakukan dalam hal promosi pembaruan sistem operasi.
Baca Juga
Advertisement
"Kami ingin pengguna memakai Windows 10 dengan alasan keamanan, tapi menemukan keseimbangan untuk tidak terlalu agresif dan melewati batas adalah hal yang selalu kita coba. Selama beberapa tahun ini, saya pikir kami telah melakukannya dengan benar," tutur Chris seperti dikutip dari Business Insider, Selasa (27/12/2016).
Mengenai sejumlah kritik terhadap pembaruan sistem ke Windows 10 yang dianggap terlalu memaksa, ia tak menampik hal itu agak melampaui batas. Namun, Microsoft memastikan telah belajar dari pengalaman tersebut dan menawarkan pengalaman update yang segar.
Selain pembaruan yang dianggap tanpa peringatan, ukuran sejumlah update untuk Windows 10 juga dianggap terlalu besar. Karena itu, pengguna kerap mengalami kerepotan karena proses unduh dilakukan tanpa notifikasi terlebih dulu.
Microsoft pun rupanya telah menyadari masalah tersebut. Perusahaan berbasis di Redmond itu disebut tengah mencari cara agar ukuran file unduhan update lebih kecil. Salah satunya adalah dengan menyiapkan 'Unified Update Platform' (UUP).
Lewat cara ini, diharapkan ukuran pembaruan dapat lebih ringkas. Jadi, sistem baru ini membuat Windows hanya mengunduh file pembaruan yang diperlukan. Proses itu dimungkinkan karena build (versi pembaruan) akan menggunakan metode bernama differential download.
(Dam/Why)
