Liputan6.com, Jakarta TNI Angkatan Udara mengakui pihaknya membeli delapan unit helikotper Agusta Westland AW 101. Heli yang dibeli bukan untuk VVIP seperti yang pernah menjadi perdebatan, tapi untuk mengangkut pasukan dan SAR (Search and Rescue).
"Ini untuk kebutuhan militer, bukan VVIP, untuk SAR, bencana, kita perlu heli yang menampung kapasita besar, yang mampu membawa pasukan, dan pasti sesuai dengan kebutuhan," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Jemi Trisonjaya, saat berbincang dengan Liputan6.com, Selasa (27/12/2016).
Advertisement
"Perlu kami luruskan, tidak mungkin TNI AU membeli tidak ada persetujuan pemerintah," tegas Jemi.
Jemi membantah bila pihaknya disebut membeli heli tersebut diam-diam. Pembelian heli sudah berdasarkan restu pemerintah, seperti Bapenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan Komisi I DPR.
"Dan ini TNI AU tidak sendiri, ada keikutsertaan stakeholder terkait, tidak bisa berdiri sendiri," Jemi menerangkan.
Pengamatan Liputan6.com dari situs www.rotorblur.co.uk, tampak heli tersebut tengah melakukan maiden flight atau uji coba terbang di sebuah kota di Inggris, Yeovil.
Di ekor heli berbadan besar tersebut sudah tampak gambar bendera Merah Putih.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan pembelian helikopter AW 101 bukan dibatalkan.
"Jadi begini, bukan dibatalkan. Jadi Presiden menyatakan untuk menunda karena ada kesannya heli itu mahal harganya dan mewah, tapi dipakainya juga cuma VVIP saja," ucap Gatot di Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat 3 Desember 2016.
Menurut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini, penundaan dikarenakan saat ini keadaan ekonomi Indonesia masih terpuruk. Sehingga, dengan harga yang mahal, menjadi bertolak belakang dengan kondisi saat ini.
"Kondisi ekonomi sekarang, Presiden merasa kok heli mahal begitu. Itu sangat logis," ucap dia.
Namun, pernyataan ini bertolak belakang dengan ungkapan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Waktu itu Pram, sapaan Pramono, memutuskan menolak pembelian helikopter Agusta Westland AW-101.
Penolakan itu lantaran helikopter Super Puma yang saat ini biasa digunakan oleh Jokowi dianggap masih layak terbang dan dapat digunakan untuk keperluan dinas kepresidenan.
"Dengan mempertimbangkan dan mendengar masukan, Presiden memutuskan untuk tidak menyetujui pembelian Helikopter Agusta Westland AW-101," ujar Pram, Kamis 3 Desember 2016.
