Kaleidoskop Bisnis Oktober: Harga BBM Papua Sama dengan di Jawa

Kenapa Mahal?

Pemerintah melalui Kementerian ESDM menyatakan harga BBM dapat lebih tinggi di daerah terpencil ketimbang wilayah lainnya lantaran belum ada fasilitas penjualan resmi. Para pengecer pun bebas menjual BBM dengan harga sesuai keinginan mereka.

"Jadi selama ini yang harga tidak sama bukan di SPBU, tapi di pengecer di luar jalur penyalur. Jadi yang tidak resmi," ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja.

Selain itu, kondisi infrastruktur dan geografis sejumlah wilayah dapat menjadi kendala utama untuk menyalurkan BBM. Ini juga yang membuat biaya mengangkut BBM menjadi sangat tinggi lantaran sebagian besar harus diangkut dengan transportasi udara. Salah satu contohnya di Papua.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto pun mengakui kondisi wilayah di Papua berupa pegunungan dan pedalaman yang sulit terjangkau membuat masyarakat di beberapa wilahan di Papua harus membeli BBM dengan harga sangat mahal. Hal itu makin parah bila kondisi pasokan terganggu. Oleh karena itu, Pertamina juga akan menjaga kelancaran pasokan agar tidak menciptakan kelangkaan.

Adapun kebutuhan BBM di Papua sendiri mencapai 28 ribu kiloliter (kl) untuk Premium dan 12 ribu kl untuk Solar per bulan.

Namun berkat program  BBM satu harga tersebut, masyarakat di delapan wilayah di Papua dapat menikmati harga BBM lebih murah. Ini sejak pemerintah terapkan program BBM satu harga sejak Agustus 2016.

Kedelapan wilayah tersebut, yakni Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat), Puncak, Memmbramo Raya, Nduga, Membramo Tengah, Yalimo,Tolikara dan Intan Jaya. Warga di kedelapan wilayah ini, bisa menikmati harga BBM Premium, Solar dan lainnya sesuai dengan harga pasar yang ditetapkan Pertamina.

Selama ini penyaluran BBM di Papua maupun beberapa wilayah lain dilakukan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak dan Solar (APMS).

Namun masih terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau sehingga membuat harga BBM sangat mahal hingga mencapai Rp 100 ribu per liter seperti terjadi di Papua.

Kementerian ESDM pun memperkuat program BBM satu harga tersebut dengan Peraturan Menteri ESDM. Hal ini agar program BBM satu harga tersebut dapat dirasakan hingga wilayah terpencil di Indonesia sehingga memberikan rasa keadilan untuk masyarakat Indonesia.

"Kami akan buat aturan yang fair supaya masyarakat menikmati BBM satu harga," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Selain itu Pemerintah juga tidak hanya mengandalkan Pertamina untuk mewujudkan program BBM satu harga. Pemerintah juga akan melibatkan badan usaha lain yang telah menjual BBM di Indonesia dengan membangun SPBU.

Badan usaha lain yang selama ini ikut jual BBM di Indonesia antara lain PT Total Oil Indonesia, AKR Corporindo, PT Shell Indonesia. Badan usaha ini dapat menggunakan subsidi silang untuk menomboki biaya distribusi BBM di wilayah terpencil.

Awasi Ketat

Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha meminta pemerintah ketat mengawasi program BBM satu harga di seluruh Indonesia lantaran rawan terjadi penyalahgunaa. Oleh karena itu, program itu juga harus disikapi semua pihak termasuk aparat keamanan.

Apalagi murahnya harga BBM dapat dimanfaatkan oknum yang ingin raih keuntungan dengan menimbun dan menjual ke konsumen yang tidak berhak menggunakan seperti industri.

Pertamina Tak Rugi

Pertamina mendapatkan tugas untuk dapat melaksanakan program BBM satu harga.  Pertamina menyebutkan penetapan wilayah untuk program BBM satu harga ini pun memiliki tiga acuan. Pertama, wilayah itu merupakan daerah terdepan berbatasan langsung dengan wilayah negara lain yaitu Krayan, Entikong di Kalimantan.

Kedua, wilayah tersebut merupakan daerah terluar. Ketiga, wilayah tersebut merupakan daerah terpencil. Wilayah itu tidak memiliki akses kemana pun meski memiliki penghuni yang masih warga Indonesia.

Untuk menyalurkan BBM ke wilayah terpencil misalkan di Papua, Pertamina harus merogoh kocek sekitar Rp 800 miliar per tahun. Anggaran itu untuk memasok harga BBM di Papua agar sama seperti di wilayah lain.

Pertamina juga menanggung semua biaya antara lain ongkos angkut dan pengadaan fasilitas infrastruktur yang ditetapkan mengacu pada kondisi wilayah tersebut. Pertamina sebagai BUMN memiliki peran ganda yaitu dapat menguntungkan dan sekaligus menjadi agen pembangunan.

"Biaya untuk suplai BBM ke seluruh wilayah tersebut baik dengan pesawat umum maupun khusus, via sungai dan darat, menjadi tanggung jawab (subsidi dari) Pertamina. Ini merupakan bagian program pemasaran Pertamina. Sebab, Pertamina sebagai BUMN, selain harus untung tetap harus menjadi agen pembangunan," tutur Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang.

Oleh karena itu, agar dapat menjalankan tugas menerapkan program BBM satu harga, Pertamina harus lebih kerja keras membangun efisiensi. Selain efisiensi, pertamina juga membuat SPBU mini untuk memudahkan menikmati BBM sesuai harga resmi. SPBU mini akan dibangun di wilayah yang jauh dari SPBU.

Pemerintah juga menyatakan agar Pertamina tidak rugi menerapkan program BBM satu harga maka dikaji subsidi silang.

Menteri ESDM Ignasius Jonan juga meminta kepada Pertamina tidak terlalu mempermasalahkan program BBM satu harga. Meski Pertamina mensubsidi secara internal anggaran Rp 800 miliar per tahun untuk Papua, namun subsidi yang dilakukan sudah menjadi kewajiban Pertamina. Ini juga makna dari kebijakan BBM satu harga untuk keadilan masyarakat di Indonesia.

"Pak Dirut Pertamina bilang kebijakan BBM satu harga ini ada tambahan Rp 800 miliar, keuntungan Pertamina itu Rp 40 triliun, kan tergerus tidak seberapa, ini untuk keadilan," ‎kata Jonan.

Manfaat BBM Satu Harga

Program BBM satu harga ini tidak hanya mewujudkan keadilan dengan harga BBM merata di seluruh Indonesia. Akan tetapi juga berdampak ke ekonomi daerah terpencil. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menuturkan, harga BBM yang tinggi di daerah terpencil seperti Papua membuat barang mahal lantaran biaya produksi dan distribusinya juga mahal.

Adanya program BBM satu harga diharapkan dapat menurunkan biaya produksi dan distribusi barang sehingga harga barang yang dibeli masyarakat akan lebih murah dan meningkatkan daya beli. Tak hanya itu diharapkan juga dapat menciptakan lapangan kerja.

Program BBM satu harga ini juga diharapkan dapat menekan biaya logistik di Indonesia. Saat ini biaya logistik Indonesia menjadi salah satu yang termahal di dunia. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kemenkeu Susiwijono Moegiarso menuturkan, selama ini porsi BBM untuk biaya logistik cukup besar. Kontribusi BBM terhadap biaya logistik mencapai 28 persen. Komposisi ini dinilai cukup besar.
‎
"Kalau logistik sangat besar masih 28 persen. Itu konsennya supaya komponen biaya logistik. Bisa dibilang harga BBM satu itu sangat membantu pelaku logistik," ujar dia.

Selain itu, program BBM satu harga juga mendapat respons positif dari PLN. Hal itu lantaran dapat mengurangi biaya produksi listrik di daerah terpencil. Selama ini PLN membeli BBM untuk bahan bakar pembangkit dengan harga ditetapkan pemerintah.

Namun karena biaya angkut BBM itu ditanggung  PLN, harga BBM menjadi mahal khusus untuk wilayah terpencil sehingga biaya angkut dibebankan pada biaya pokok produksi. Oleh karena itu, program ini dapat membuat biaya angkut BBM lebih murah.