Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengapresiasi perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk kawasan timur Indonesia (KTI) selama tahun 2016. Kadin menilai, tahun ini merupakan tahun perhatian pemerintah pusat terbesar selama sejarah republik berdiri.
Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa. “Tahun ini adalah tahun perhatian yang sangat besar dari pemerintah pusat untuk KTI, bisa dikatakan ini tahun terbesar sepanjang sejarah republic berdiri,” ujar Andi dalam keterangannya, Minggu (1/1/2017).
Dia menuturkan, hal ini bisa dilihat dari langkah Presiden dan Wapres yang melakukan kunjungan puluhan kali ke KTI. Bahkan, ke Provinsi paling timur Papua, Presiden sudah berkunjung selama dua kali.
Baca Juga
Advertisement
Presiden juga telah menetapkan kebijakan satu harga untuk bensin di Papua tahun ini. “BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan komoditas paling mahal di Papua. Tahun ini harga termahal itu berakhir. Ini sebuah keberanian sebab kalau tunggu infrastruktur siap baru menurunkam harga, sampai kiamat harga BBM di Papua tetap akan tinggi sekali,” ujar dia.
Andi juga memuji kebijakan pemerintah yang memekarkan Komando Daerah Militer (Kodam) Cendrawasih di Papua dan Kodam Wirabuana di Sulawesi.
Kodam tersebut bertambah menjadi Kodam Kasuari dan dipimpin oleh putra asli Papua untuk wilayah Papua Barat dan Kodam Merdeka di Sulawesi Utara.
Tahun ini juga Pemerintah mempercepat pembangunan sebanyak 187 kawasan perbatasan mulai dari Pulau Rondo sampai NTT, termasuk di Skouw, Kota Jayapura, Papua. Bahkan sejumlah Pos Lintas Batas Negara telah diresmikan tahun ini.
Di sektor perhubungan, pemerintah pusat juga telah merampungkan dan meresmikan sejumlah bandara di Papua dan Sulawesi, mempercepat pengembangan jalan trans Papua, pembukaan lahan sawah baru di Sulawesi dan Kalimantan, percepatan pembangunan rel kereta api Sulawesi, serta peresmian sejumlah pembangkit listrik.
Dia menambahkan, tahun ini merupakan tahun pembangunan infrastruktur bagi KTI.
Sebab itu, dia menambahkan, tahun 2017 akan menjadi tahun pertumbuhan ekonomi bagi KTI. “Infrastruktur mulai dibangun, tentu akan berdampak bagi pertumbuhan. Semoga biaya logistik menurun, akselerasi ekonomi juga makin baik di KTI,” pungkas Andi.
Andi mengatakan, guna menjaga pertumbuhan ekonomi di KTI pemerintah perlu mendorong percepatan proyek-proyek infrastruktur. Pasalnya sebagian besar proyek konstruksi, yang berkontribusi besar kepada perekonomian, berasal dari pembangunan infrastruktur.
Belanja infrastruktur pemerintah yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 mencapai Rp 313,5 triliun, tumbuh 7,99 persen dibandingkan tahun lalu. Tahun depan pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp 387,3 triliun. “Sebagian besar anggaran itu untuk infrastruktur di luar Pulau Jawa,” dia menandaskan. (Nrm/Ndw)
